Surabaya, Gesuri.id - Anggota Komisi A DPRD Provinsi Jatim Armuji menuding ada manuver politik dibalik pengalihan bantuan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk Kota Surabaya.
Politisi PDI Perjuangan menuding tindakan pengalihan bantuan tersebut sama dengan ‘menyandera’ wilayah Kota Surabaya agar kondisinya tetap seperti sekarang.
Baca: Hasto Minta Gubernur Jatim & Gugus Tugas Prioritaskan Rakyat
“Ini yang kami sesalkan. Kami juga sempat minta data juga dipersulit. Nggak transparan sama sekali datanya. Sepertinya mereka ini bermain sinetron. Bermain politik. Sangat politis sekali kalau sudah seperti ini,” protesnya.
“Kan sudah tahu kalau wilayah Kota Surabaya itu menjadi episentrum wabah covid-19 karena datanya tertinggi di Jatim. Harusnya orang-orang Provinsi itu juga sudah tahu, apalagi mayoritas tinggal di Surabaya juga, termasuk Gubernur dan wakilnya, serta sekda dan jajaran lainnya,” ucap Armuji.
Armuji mengatakan jika kejadian ini seolah-olah menjadikan wilayah Kota Surabaya sebagai mainan.
“Kok tega-teganya, padahal tahapannya jelas yakni melalui permintaan dan disanggupi. Jelas ini sebuah kesengajaan dan berarti ada unsur politis di dalamnya. Ada upaya pembiaran untuk wilayah Surabaya,” katanya.
Oleh karenanya, Armuji menyatakan jika harus dilakukan koreksi, karena sudah dinilai sebagai tindakan yang tidak bisa dibenarkan.
“Kan ini soal nyawa. Kan mereka hanya sebagai koordinator saja, nggak punya kebijakan khusus. Yang punya itu ya Kota dan Kabupaten,’ ujarnya.
Baca: Risma Naik Pitam Bantuan BNPB Dialihkan ke Daerah Lain
Diakhir paparannya, Armuji menambahkan jika pihaknya akan kembali memanggil semua pihak terkait melalui Komisi A DPRD Provinsi Jatim.
“Persoalan ini harus dipertanggung jawabkan. Kita akan bawa kasusnya di kegiatan fraksi. Dan komisi A akan memanggil lagi soal ini. Kalau merasa tidak manjadi bagian dari warga Surabaya, ya pindahkan saja kantor Gubernur ke daerah lain,” pungkasnya.
