Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, TB Hasanuddin, meminta pemerintah berhati-hati dalam menyikapi tawaran Pemerintah Amerika Serikat yang ingin menjadikan Bandara Kertajati, Jawa Barat, sebagai pusat Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO) pesawat C-130 Hercules.
Menurutnya, kerja sama tersebut tidak sekadar berkaitan dengan industri penerbangan, tetapi juga menyangkut dimensi strategis pertahanan dan kedaulatan negara.
"Keputusan menerima tawaran Amerika Serikat menjadikan Indonesia sebagai MRO hubs pesawat C-130 dan menetapkan Bandara Kertajati sebagai lokasinya harus dijalankan dengan sangat hati-hati dan transparan," kata TB Hasanuddin, dikutip Jumat (22/5/2026).
Ia menilai pemerintah perlu menjelaskan secara rinci cakupan operasional fasilitas MRO tersebut. Sebab, apabila fasilitas itu hanya digunakan untuk mendukung operasional pesawat militer Amerika Serikat di kawasan Asia Pasifik, maka dapat menimbulkan persoalan hukum maupun politik strategis.
"Jika fasilitas tersebut eksklusif untuk mendukung operasional pesawat militer Amerika Serikat di kawasan Asia, maka persepsinya bisa berkembang sebagai bentuk pangkalan militer AS di Indonesia. Ini tentu harus dicermati karena dapat berbenturan dengan peraturan perundang-undangan serta prinsip politik luar negeri bebas aktif yang dianut Indonesia," ucapnya.
TB Hasanuddin juga menyoroti status Bandara Kertajati yang selama ini merupakan bandara sipil. Ia menilai penggunaan fasilitas tersebut sebagai pusat perawatan pesawat militer asing membutuhkan pengaturan yang jelas agar tidak mengganggu pelayanan penerbangan sipil.
"Bandara Kertajati saat ini berstatus bandara penerbangan sipil. Kalau nanti menjadi pusat perawatan pesawat militer, tentu harus ada pengaturan yang jelas agar tidak mengganggu fungsi pelayanan penerbangan sipil untuk masyarakat Jawa Barat," ujarnya.
Selain itu, TB Hasanuddin meminta pemerintah memastikan adanya manfaat nyata bagi industri pertahanan nasional, terutama bagi PT Dirgantara Indonesia (PTDI).
"Prinsip utamanya adalah menjaga kedaulatan negara, memastikan kepentingan nasional tetap menjadi prioritas, serta memperkuat industri pertahanan dalam negeri," pungkasnya.
