Banjarmasin, Gesuri.id — Komisi XIII DPR RI mendorong program pendidikan formal bagi warga binaan sebagai salah satu terobosan konkret untuk mengatasi dampak kelebihan kapasitas (overcapacity) di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Program ini diharapkan bisa direplikasi di seluruh lapas di Indonesia.
Hal tersebut ditegaskan oleh Anggota Komisi XIII DPR RI, Ahmad Basarah, saat melakukan kunjungan kerja ke Lapas Kelas IIA Banjarmasin, Selasa (23/6/2026). Ia menyoroti persoalan klasik kedodorannya daya tampung lapas dan keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang bertahun-tahun belum menemukan solusi efektif.
Baca: Usai Nobar 'Ghost in the Cell', Ganjar Pranowo
"Bertahun-tahun lamanya persoalan overcapacity ini belum menemukan jalan keluar yang efektif. Ketimbang mengeluhkan keterbatasan SDM dan hambatan lain, sudah saatnya seluruh pemangku kepentingan berfokus pada inovasi pembinaan," ujar Basarah.
Salah satu inovasi yang diapresiasi dalam kunjungan tersebut adalah penyediaan akses pendidikan formal bagi warga binaan. Melalui kerja sama dengan berbagai lembaga pendidikan, para penghuni lapas mendapatkan kesempatan menempuh sekolah dasar hingga bangku perguruan tinggi.
Menurut Basarah, pendidikan memiliki peran strategis dalam membentuk karakter, meningkatkan keterampilan, sekaligus mempersiapkan warga binaan sebelum kembali ke masyarakat.
Baca: Kisah Unik Ganjar Pranowo di Masa Kecilnya untuk Membantu Ibu
"Terobosan semacam ini harus menjadi role model bagi lapas-lapas lain di seluruh Indonesia," ungkapnya.
Politisi tersebut menambahkan, hasil temuan dari kunjungan kerja di Banjarmasin ini akan dirangkum menjadi bahan rekomendasi resmi kepada Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. DPR meminta kementerian terkait mereplikasi model pembinaan berbasis pendidikan ini secara nasional agar kualitas pembinaan tetap optimal di tengah keterbatasan fasilitas.
