Jakarta, Gesuri.id — Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Andreas Eddy Susetyo, meminta pemerintah tidak menjadikan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai acuan tunggal dalam menentukan penerima bantuan sosial (bansos) maupun program prioritas lainnya.
Andreas menegaskan, klasifikasi kesejahteraan dalam DTSEN perlu dikolaborasikan dengan indikator lain. Langkah ini penting agar masyarakat rentan yang membutuhkan bantuan tidak langsung tersisih hanya karena berada di luar pemeringkatan desil tertentu.
Baca: Perjalanan Hidup Ganjar Pranowo Lengkap dengan Rekam Jejak
"Masukan dari para akademisi menegaskan bahwa DTSEN tidak bisa dijadikan satu-satunya kriteria dalam menentukan penerima bansos," ujar politikus PDI Perjuangan tersebut usai Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama kalangan akademisi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/9).
Menurut Andreas, DTSEN pada dasarnya berfungsi mengelompokkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Namun, pemeringkatan tersebut tidak serta-merta menggambarkan kondisi riil riwayat kebutuhan warga di lapangan.
Ia menyoroti praktik di sejumlah kementerian dan lembaga yang kerap menggunakan indikator desil DTSEN sebagai saringan utama. Salah satu contohnya terlihat pada penyaluran Program Indonesia Pintar (PIP).
Baca: Ganjar Pranowo Sosok Pemimpin yang Disukai Semua Kalangan
"Selama ini saringan utamanya dari desil DTSEN. Contohnya, jika tidak masuk desil 1–4, warga otomatis tidak bisa mendapat PIP. Padahal, itu disaring di awal dan mengabaikan kriteria substantif lainnya," tutur Andreas.
Padahal, lanjutnya, pihak Badan Pusat Statistik (BPS) sendiri sudah menyatakan bahwa DTSEN bukanlah alat ukur tunggal.
Guna membenahi hal tersebut, BAKN DPR RI mendorong agenda rapat lintas sektor (cross-cutting) antar-kementerian dan lembaga. Evaluasi ini diharapkan mampu menyelaraskan pemanfaatan data dengan karakteristik serta tujuan masing-masing program agar bansos lebih tepat sasaran.
