Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi I Bidang Pemerintahan dsn Hukum DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) H Muhammad Syarifuddin (Bang Dhin) berpendapat, perlu dorongan percepatan belanja dan transparansi pengelolaan.
"Dorongan percepatan belanja dan transparansi pengelolaan itu, terutama dalam kaitan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2024 yang mencapai Rp2,9 triliun lebih," ujar Bang Dhin dalam keterangan persnya.
Ia mengatakan, SILPA 2024 mencerminkan selisih lebih antara realisasi pendapatan dan pembiayaan netto terhadap realisasi belanja dan pengeluaran pembiayaan dalam satu tahun anggaran.
Baca: Ganjar Pranowo Tegaskan Pentingnya Integritas bagi Pemimpin
"Keberadaan SILPA dalam struktur keuangan daerah dapat mengandung makna ganda, baik sebagai indikator efisiensi dan kehati-hatian maupun di sisi lain juga dapat menunjukkan permasalahan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggarananggaran," ujar Bang Dhin.
Bang Dhin yang juga Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) DPD PDI Perjuangan Kalsel menyampaikan pandangan kritis terhadap besar SILPA dalam Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (LPPA) 2024.
Menurut politikus muda itu, besan SILPA dapat menunjukkan dua hal yakni terjadinya efisiensi anggaran atau belum optimalnya eksekusi anggaran oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov)
”...umumnya banyak faktor yang menimbulkan sisa lebih pembiayaan. Misalnya karena kegiatan yang tidak terlaksana hingga akhir tahun anggaran, efisiensi anggaran, realisasi pendapatan daerah yang melampaui target, penerimaan dana transfer pusat yang terlambat, surplus, kendala regulasi, dan bahkan boleh jadi akibat revisi kebijakan.” ungkapnya.
Dengan besarnya SILPA Tahun 2024, Anggota DPRD Kalsel dua periode itu berharap agar Pemprov setempat dapat secara cermat memanfaatkannya dengan perencanaan realistis untuk tahun anggaran berikutnya guna menjadi modal pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat sesuai kebutuhan dan program strategis daerah.
Baca: Ganjar Beberkan Penyebab Kongres PDI Perjuangan Belum Digelar
”Dalam rencana dan pelaksanaan anggaran ke depan diperlukan percepatan belanja sejak awal tahun, proyeksi pendapatan yang cermat, dan berbasis potensi riil," ujar wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel VI/Kabupaten Kotabaru dan Kabupaten Tanah Bambu (Tanbu) itu.
Selain itu, komitmen sinergi eksekutif dan legislatif penting agar pengarahan dana ke sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, pertanian, dan infrastruktur dasar, serta pelibatan publik dalam pengawasan guna menjamin akuntabilitas dan kemanfaatan anggaran bagi masyarakat, demikian Bang Dhin.
