Jakarta, Gesuri.id - Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, H.M. Syaripuddin, yang akrab disapa Bang Dhin, mendorong pemerintah daerah untuk mempercepat penanganan dan penanggulangan bencana secara terpadu, terukur, dan berkelanjutan.
Langkah ini dinilai mendesak guna meminimalkan dampak buruk bagi masyarakat serta menjaga ketahanan daerah.
Bang Dhin merumuskan strategi penanganan ini ke dalam tiga tahapan waktu yang komprehensif:
1. Jangka Pendek (0–6 Bulan):
Pada fase awal, Bang Dhin menekankan pentingnya aktivasi Posko Terpadu Provinsi yang beroperasi 24 jam. Ia juga meminta adanya penunjukan penanggung jawab (Person in Charge/PIC) bencana di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta optimalisasi penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT).
Baca: Ganjar Pranowo Tak Ambil Pusing Elektabilitas Ditempel Ketat
"Prioritas utama adalah langkah teknis darurat, mulai dari normalisasi drainase dan sungai, perbaikan sementara tanggul yang jebol, hingga penyaluran logistik dan layanan kesehatan langsung di lokasi terdampak," ujarnya.
2. Jangka Menengah (6–24 Bulan):
Untuk periode menengah, fokus dialihkan pada penguatan infrastruktur pengendali banjir. Hal ini mencakup pembangunan kolam retensi, polder, serta rehabilitasi drainase perkotaan secara menyeluruh.
Selain fisik, Bang Dhin mendorong penguatan tata kelola melalui:
Integrasi peta risiko bencana ke dalam perencanaan daerah.
Pengembangan sistem peringatan dini (Early Warning System).
Kolaborasi pendanaan antara APBD dan tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR).
3. Jangka Panjang (≥5 Tahun): Ketahanan Wilayah dan Reformasi Fiskal
Baca: Ganjar Sebut Kehadiran Megawati Bertemu Presiden Prabowo
Dalam visi jangka panjang, politisi ini menekankan pentingnya rehabilitasi daerah aliran sungai dan pengendalian alih fungsi lahan yang ketat. Ia juga mengusulkan adanya reformasi pembiayaan risiko bencana melalui penyediaan dana cadangan serta asuransi bencana daerah.
Bang Dhin menegaskan bahwa penanganan bencana tidak boleh hanya bersifat reaktif, tetapi harus menjadi bagian integral dari kebijakan pembangunan daerah.
"Kebijakan kita harus berorientasi pada pencegahan, ketahanan fiskal, dan yang terpenting adalah keselamatan masyarakat," pungkasnya.
