Jakarta, Gesuri.id - Fraksi PDI Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur menegaskan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Pembudi daya Ikan dan Petambak Garam harus berpihak kepada rakyat kecil.
Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim Abrari mengatakan regulasi tersebut tidak boleh berhenti sebagai aturan administratif, melainkan harus menjadi instrumen kehadiran negara dalam memperkuat posisi masyarakat kecil di sektor perikanan dan pergaraman.
“Regulasi ini harus menjamin keberpihakan. Negara tidak cukup hanya mengatur dan mencatat, tetapi wajib hadir melindungi dan memberdayakan pelaku usaha skala kecil,” ujar Abrari melalui keterangan yang diterima di Surabaya, Jawa Timur, Selasa.
Baca: Ganjar Sebut Kehadiran Megawati Bertemu Presiden Prabowo
Menurut Abrari, Fraksi PDI Perjuangan sejak awal pembahasan konsisten mendorong agar norma pelindungan dirumuskan secara tegas, operasional dan berkelanjutan.
Pelindungan, kata dia, tidak boleh sebatas bantuan jangka pendek, tetapi mencakup kepastian usaha, dukungan infrastruktur, pendampingan teknis, serta mitigasi risiko usaha.
Selain aspek pelindungan, Fraksi PDI Perjuangan juga menekankan pentingnya pemberdayaan yang berorientasi pada kemandirian.
Pemberdayaan harus diarahkan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, penguatan kelembagaan usaha rakyat, perluasan akses pembiayaan, serta pemanfaatan teknologi yang sesuai dengan karakter usaha kecil.
“Pemberdayaan bukan sekadar bantuan, tetapi proses membangun kemandirian agar pelaku usaha tidak terus bergantung,” kata Abrari.
Fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti lemahnya koordinasi lintas sektor yang selama ini membuat kebijakan perikanan dan garam berjalan tidak efektif.
Karena itu, lanjutnya, diperlukan kejelasan pembagian peran antarperangkat daerah agar pelaksanaan perda terintegrasi dengan kebijakan ketahanan pangan, pengelolaan wilayah pesisir dan pengentasan kemiskinan.
Baca: Ganjar Pranowo Tak Ambil Pusing Elektabilitas Ditempel Ketat
Di sisi lain, Abrari mengingatkan pembangunan sektor perikanan dan pergaraman harus memperhatikan prinsip keberlanjutan lingkungan. Peningkatan produksi, menurut dia, harus berjalan seiring dengan perlindungan ekosistem perairan dan pesisir.
Abrari menegaskan Fraksi PDI Perjuangan akan terus mengawal perda tersebut, tidak hanya pada tahap pembahasan dan penetapan, tetapi juga dalam pengawasan implementasinya.
Dengan sikap tersebut, Fraksi PDI Perjuangan berharap Perda Pelindungan dan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam mampu menjadi instrumen keadilan ekonomi serta memperkuat kedaulatan rakyat di sektor perikanan dan pergaraman Jawa Timur.
