Jakarta, Gesuri.id - Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta menemukan dari 23 janji politik Anies Baswedan hanya 4 janji politik Anies yang mendapatkan warna biru alias ditepati, selebihnya merah alias tidak ditepati.
Baca: PDI Perjuangan Dukung Copot Menteri yang Siapkan Antitesa
Ketua Fraksi PDI Perjuangan Gembong Warsono mengatakan banyak janji dan program Anies yang belum terealisasi sehingga Anies layal disebut sebagai Gubernur 0 persen.
"Jika dilihat dari pencapaian RPJMD 2017-2022, banyak janji dan program yang tidak jelas wujudnya dan kinerjanya sangat buruk. Bisa dikatakan bahwa Pak Anies adalah Gubernur 0 persen, yang cuma indah di kata-kata dan rencana," kata Gembong saat diskusi Refleksi 5 Tahun Pemerintahan Gubernur Anies Baswedan, Kamis (13/10).
Dipaparkan Gembong, kinerja Anies yang sangat buruk adalah: normalisasi sungaii 0 persen, pembangunan LRT Jakarta oleh BUMD PT Jakpro 0 persen, pembangunan LRT KPDBU 0 persen, ambil alih air bersih dari swasta 0 persen, pembangunan ITF dalam kota 0 persen, pemipaan air bersih SPAM Jatilihur 0 persen serta pembangunan Science Park 0 persen.
Kemudian rencana penerapan Electronic Road Pricing (ERP) belum terealisasi atau 0 persen, Fasilitas Park & Ride 0 persen, Taman Pintar 0 persen (dari target 175 lokasi), Rumah DP 0 Rupiah hanya terealisasi 2.332 unit dari target 232.214 (1 persen), Rumah aman hanya terealisasi 4 unit dari target 267 (1,5 persen) dan Wirausahawan OK OCE hanya terealisasi 6.000 dari target 200.000 (3 persen).
"Selain itu, jika dilihat kebijakan dan pengambilan keputusan, ada banyak kemunduran di era Pak Anies," ujar Gembong.
Baca: Lima Tahun Anies Baswedan, PDI Perjuangan: Gubernur 0 Persen
Kemunduran yang dimaksud adalah menutup akses ke website anggaran (ebudgeting), video rapat tidak di-upload ke Youtube, menolak warga yang mengadu ke Balai Kota, menghambat akses informasi kepada wartawan, melanjutkan reklamasi Pulau L dan Pulau K di Ancol, terjadi korupsi Rp 152 Miliar di pengadaan lahan DP 0 Rupiah, serta melanggar janji tidak akan menggunakan dana KLB dari swasta.
"Selama 5 tahun ini Anies banyak membuang-buang waktu dengan memprioritaskan estetika kota. Beliau lupa membangun infrastruktur dasar yang sangat dibutuhkan warga, misalnya untuk mengatasi masalah air bersih, kemacetan, dan banjir," tandasnya.
