Jakarta, Gesuri.id - DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tulungagung menerima kunjungan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Senin (2/3).
Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tulungagung, Erma Susanti mengatakan, kunjungan Bawaslu di kantornya membahas beberapa materi terkait pemilu. Salah satunya pemutakhiran data dan konsolidasi demokrasi.
“Ada 3 hal yang menjadi perhatian pembahasan yaitu money politic, penegakan pelanggaran pemilu, pembagian dapil,” ujar Erma.
Baca: Inilah Profil dan Biodata Ganjar Pranowo
Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur ini menekankan, penghapusan praktik money politic pada momen pemilu adalah tanggung jawab bersama. Komitmen dan konsistensi dalam menjaga nilai demokrasi harus menjadi kesadaran bersama.
Menurutnya, hilangnya praktik money politic akan berdampak pada hasil pemilu yang lebih substantif dan tumbuhnya kesadaran terhadap demokrasi yang bersandar pada nilai.
“Peran serta masyarakat dalam pengawasan masih sangat penting dalam penegakkan pelanggaran pemilu,” ucapnya.
Erma menambahkan, dalam menyusun pembagian daerah pemilihan (Dapil) tidak boleh mengurangi nilai perwakilan. Ia menilai, Dapil Kabupaten Tulungagung pada Pemilu 2024 masih belum mewakili keterwakilan di masing-masing wilayah kecamatan.
“Dapil jangan sampai mengurangi nilai perwakilan. Selama ini dapil yang ada di Tulungagung masih belum memenuhi itu,” tandasnya.
Baca: Ganjar Pranowo Tak Ambil Pusing Elektabilitas Ditempel Ketat
Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Tulungagung, Pungki Dwi Puspito, mengatakan, kunjungannya di DPC PDI Perjuangan merupakan tindak lanjut dari surat edaran (SE) Bawaslu RI No. 5 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Keanggotaan Partai Politik dan surat instruksi Bawaslu RI tentang konsolidasi demokrasi.
“Tujuan kami ke sini, selain pengawasan pemutakhiran keanggotaan partai juga diskusi terkait demokrasi dan penataan pemilu ke depan yang lebih baik,” ujar Pungki.
