Jakarta, Gesuri.id - Ketua DPP PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo, mendesak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk segera menentukan sikap terkait polemik legitimasi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Ganjar menegaskan bahwa DPR memiliki wewenang konstitusional yang harus segera dimanfaatkan agar persoalan ini tidak terus menyita perhatian publik.
Menurutnya, bangsa Indonesia saat ini masih menghadapi berbagai persoalan krusial yang jauh lebih mendesak.
Baca: 9 Prestasi Mentereng Ganjar Pranowo Selama Menjabat Gubernur
"DPR harus segera mengambil sikap dan menggunakan kewenangan yang diberikan oleh konstitusi agar persoalan ini tidak berlarut-larut. Pekerjaan rumah (PR) besar bangsa ini masih banyak, mulai dari masalah ekonomi, ekologi, penanganan bencana, hingga isu geopolitik yang butuh penanganan bersama," ujar Ganjar, Senin (9/11).
Berdasarkan Pasal 20A Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, DPR memegang fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Dalam menjalankan fungsi pengawasan tersebut, DPR dibekali sejumlah hak konstitusional, yakni hak interpelasi, hak angket, serta hak menyatakan pendapat.
Ganjar menilai DPR mestinya tidak ragu mengambil langkah, terlebih setelah adanya putusan Mahkamah Agung (MA) mengenai sengketa keabsahan ijazah Gibran.
"DPR bisa menimbang dan memutuskan hak konstitusional mana yang akan digunakan. Mereka sangat paham teknisnya, dan pandangan tiap-tiap fraksi partai juga sudah bermunculan. Tinggal dikomunikasikan di antara mereka, apalagi dasar putusan pengadilannya sudah terang," tegas mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut.
Baca: Inilah Profil dan Biodata Ganjar Pranowo
"DPR punya hak konstitusional, segera gunakan!" tambahnya.
Sebelumnya, MA mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh seorang warga bernama Subhan terkait Surat Keterangan Penyetaraan Ijazah SMA Luar Negeri milik Gibran Rakabuming Raka. Dalam amar putusannya, MA menyatakan surat keterangan penyetaraan tersebut tidak sah dan batal demi hukum.
"Kabul kasasi. Batal putusan judex facti. Adili sendiri: kabul gugatan penggugat seluruhnya," bunyi putusan Nomor 742 K/TUN/2026 sebagaimana dilansir dari situs resmi MA, Jumat (30/10/2026).
