Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Banyu Biru Djarot menyerap aspirasi warga Kota Mojokerto, Jawa Timur.
"Sejauh ini aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat di Kota Mojokerto ini dalam koridor komisi VII DPR RI," katanya di sela reses yang digelar di Kota Mojokerto, Selasa.
Ia mengatakan, semua keluhan itu adalah masukan dan menjadi aspirasi perjuangan yang dibawa ke pusat.
Baca: Ganjar Ungkap Hal Ini Akan Usulan Solo Jadi Kota Istimewa
"Kapasitas saya sebagai DPR RI, makanya kalau diperhatikan di sini ini itu kan cukup lengkap ada legislatif tingkat dua dan pusatnya ada. Cak Sandi (Rachman Sidharta Arisandi) sebagai Wakil Wali Kota Mojokerto selaku pihak eksekutif ada. Jadi sebenarnya seluruh keluhan masyarakat ini harus kita perjuangkan," ujarnya.
Ia mengatakan, tinggal sekarang yang menjadi fokusnya harus dilihat masalahnya seperti mengenai UMKM yang harus dikawal bersama di tengah efisiensi yang terjadi seperti sekarang ini.
"UMKM kan menjadi mitra kami, ya memang memang kondisi perekonomian ini harus kita kawal bersama," ucapnya.
Terkait dengan permasalahan efisiensi yang yang muncul, dalam reses tersebut dirinya mengatakan jika hal tersebut sudah menjadi kebijakan.
"Hal itu juga merupakan keputusan politik besar. Itu kan secara makro politik keputusannya adalah efisiensi. Menurut saya, efisiensi harus kita jalankan tanpa mematikan kreativitas untuk memperjuangkan aspirasi. Jadi, efisiensi nya itu kita mengkaji dengan kreativitas untuk terus untuk terus merealisasikan aspirasi yang dimintakan ke kita," ucapnya.
Ia menjelaskan, sengaja turun ke daerah pemilihan untuk menyapa langsung konstituen yang ada di daerah sekaligus untuk menyerap aspirasi dan keluhan masyarakat.
Baca: Ganjar Pranowo Belum Pastikan Maju Pada Pilpres 2029
"Di tengah efisiensi dan pertarungan yang bisa menyelamatkan kita itu dengan menjaga pasukan adalah gerilya kerakyatan," katanya.
Wakil Wali Kota Mojokerto Rachman Sidharta Arisandi dalam terkait dengan keluhan warga mengatakan akan terus melakukan instrospeksi dan yang pasti memilih jalan-jalan yang memang sangat rasional untuk ditempuh.
"Yang pasti memang kegiatan efisiensi ini diarahkan untuk kegiatan-kegiatan yang tidak berpengaruh atau tidak berhubungan langsung dengan rakyat. Kalau dengan rakyat kita tidak ada efisiensi. Kecuali memang pembangunan infrastruktur mungkin kita tangguhkan," ujarnya.
