Ikuti Kami

Basuki: Jokowi Tegaskan Bahan Infrastruktur Tak Boleh Impor!

"Itu dasar pertama regulasi yang saya gunakan untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur di PUPR".

Basuki: Jokowi Tegaskan Bahan Infrastruktur Tak Boleh Impor!
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dalam webinar 'Antisipasi Dampak Ekonomi Terhadap 8 juta Tenaga Kerja Industri Jasa Konstruksi dan Jasa Pendukung Pada Masa Covid-19' yang digelar DPP PDI Perjuangan, Jumat (6/8). (Istimewa)

Jakarta, Gesuri.id - Menteri Pekerjaan Umum dan Pekerjaan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan arahan yang tegas soal proyek pembangunan infrastruktur. Bahwa semua pekerjaan semaksimal mungkin menggunakan produk dalam negeri. 

Baca: Proyek Infrastruktur, Basuki: Perintah Jokowi Tak Boleh Stop

Hal itu disampaikannya dalam webinar 'Antisipasi Dampak Ekonomi Terhadap 8 juta Tenaga Kerja Industri Jasa Konstruksi dan Jasa Pendukung Pada Masa Covid-19' yang digelar DPP PDI Perjuangan, Jumat (6/8). 

Di acara itu, selain Basuki, hadir Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto; Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Industri, Tenaga Kerja dan Jaminan Sosial Nusyirwan Soedjono; Ketua OJK Wimboh Santoso; Wadirut Bank Mandiri Alexandra Askandar; Dirut Waskita Karya Destiawan Soewardjono; dan Dirut PT Jaya Konstruksi Sutopo Kristanto. Pesertanya adalah ratusan kepala daerah serta pengurus PDI Perjuangan seluruh Indonesia. 

Kata Basuki, tahun 2020, kebijakan pertama yang dilakukan Presiden Jokowi adalah pembangunan infrastruktur harus diutamakan dengan menggunakan produk dalam negeri. Lalu Tahun 2021 kebijakannya adalah tidak boleh impor. 

"Itu dasar pertama regulasi yang saya gunakan untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur di PUPR," kata Basuki. 

Hal itu sudah tertuang dalam audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Yakni pada tahun 2017, penggunaan produk dalam negeri di PUPR adalah 84,6 persen, dan pada tahun 2019 adalah 85,9 persen. 

"Jadi, sudah hampir semua dalam negeri, dan 2020 ini diutamakan, dan 2021 ini sudah tidak boleh impor lagi," urai Basuki. 

Contohnya, lanjut Basuki, penggunaan aspal yang kini diupayakan menggunakan aspal Buton. Kemudian baja, besi, semen seluruhnya harus produk dalam negeri. 

"Kalau bukan produk dalam negeri harus ada pabriknya di dalam negeri. Itu harus diutamakan atau dipakai yang ada pabriknya di dalam negeri. Di luar negeri saya bongkar, karena perintah presiden dilarang impor, lebih tegas lagi," terang Basuki. 

Ketua DPP PDI Perjuangan, Nusyirwan Sudjono, mengatakan pihaknya mendukung sikap Presiden Jokowi itu. Sebab warga negara Indonesia harus mendapatkan manfaat sebesar-besarnya dari proyek pembangunan infrastruktur. 

Baca: Data BPS Ekonomi Tumbuh 7%, PDI Perjuangan Apresiasi Jokowi

Terbukti juga bahwa selama ini, masifnya pembangunan infrastruktur di era pemerintahan Jokowi telah melibatkan lebih kurang 8 juta warga Indonesia sebagai tenaga kerja. 

"Pemerintah memang tak bisa menopang hidup rakyat lewat Bansos semata. Rakyat harus dipastikan terlibat. Dari menyediakan bahan baku hingga ikut dalam progres pembangunan. Sehingga kualitas hidup rakyat makin membaik," kata Nusyirwan.

Quote