Ikuti Kami

Bela Hak ASN, Cornelis Ingatkan Tren Pelemahan Parpol

Tren itu justru memperkuat Non Government Organisation (NGO) atau LSM Asing.

Bela Hak ASN, Cornelis Ingatkan Tren Pelemahan Parpol
Anggota Komisi II DPR-RI dari Fraksi PDI Perjuangan Cornelis saat Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri PANRB, BKN, KASN terkait rencana strategis Kementerian ke depan di Ruang Rapat Komisi II DPR RI, Senin (18/11). (Foto: gesuri.id/Elva Nurrul Prastiwi)

Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi II DPR-RI dari Fraksi PDI Perjuangan Cornelis mengingatkan adanya tren di dunia yang bertujuan melemahkan partai politik (parpol) dan Negara.

Baca: Hugua Minta Menteri PANRB Tangkal Radikalisme di Tubuh ASN

Sebaliknya, lanjut Cornelis, tren itu justru memperkuat  Non Government Organisation (NGO) atau yang di Indonesia dikenal sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). 

Hal itu dikatakan Cornelis dalam Rapat Kerja atau Rapat Dengar Pendapat dengan Menteri PANRB, BKN, dan KASN di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen , Senayan, Jakarta Pusat, Senin (18/11).  

"Jangan politik itu menjadi momok. Memang sekarang lagi tren di dunia ini bagaimana melemahkan partai-partai politik, lebih memperkuat NGO. Nah, ini untuk menghajar negara-negara yang sedang berkembang, yang dikatakan anti kemapanan," ungkap Cornelis. 

Cornelis mengatakan hal itu dalam rangka menanggapi pernyataan Ketua KASN Agus Pramusinto, bahwa pihaknya akan memastikan ASN ke depannya lebih netral dalam politik.

Menurut Cornelis, ASN punya hak politik dan boleh berpolitik. Hanya saja,mereka tak boleh berkampanye.

Baca: Rudy: Sidak Tak Latih Kesadaran ASN

Cornelis mengingatkan, seluruh birokrasi dan pelaksana kebijakan pemerintah di dunia, termasuk di Indonesia, berasal dari Aparatur Sipil Negara (ASN).  Mantan Gubernur Kalimantan Barat itu menilai seharusnya politik tak dijadikan hal yang ‘haram’ atau dilarang. 

“ASN itu punya hak politik, cuma nggak boleh kampanye. Sedangkan di Malaysia tentara saja punya hak politik. Bapak (Ketua KASN) bisa duduk di sini karena kepentingan politik. Kenapa Bapak bisa jadi ketua komite?" tutur Cornelis.

Quote