Semarang, Gesuri.id – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggandeng berbagai pihak pemerhati perempuan menggelar Kongres Perempuan Pertama di Jateng di Hotel UTC Semarang, Senin (25/11), yang dihadiri oleh 750 peserta dari instansi pemerintah lintas sektor, tim penggerak PKK, organisasi-organisasi perempuan dan anak, serta komunitas pemerhati perempuan dan anak seluruh Jawa Tengah.
Pelaksanaan kongres tersebut mendapat apresiasi dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI I Gusti Ayu Bintang Darmawati Puspayoga. Bintang menegaskan, hasil Kongres Perempuan di Jateng akan menjadi acuan dalam pemberdayaan perempuan di Indonesia.
“Penurunan angka kekerasan pada perempuan dan anak memang harus dikeroyok bersama. Saya senang, karena Jateng menggelar kongres perempuan ini sebagai langkah mencari solusi. Saya berharap, hasil kongres ini tidak hanya untuk pemberdayaan perempuan di Jawa Tengah, namun akan kami jadikan acuan dalam pemberdayaan perempuan di Indonesia,” katanya.
Ditambahkan, nilai indeks pembangunan perempuan dan anak terus mengalami peningkatan. Artinya, berbagai persoalan perempuan dan anak sudah tertangani dengan baik.
“Namun masih banyak hal yang harus diselesaikan. Maka saya apresiasi setinggi-tingginya pada Pemprov Jateng yang menggelar kongres ini sebagai langkah serius dalam mengatasi kekerasan dan diskrimasi perempuan dan anak,” tegas Bintang.
Di lain sisi, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menilai, Kongres Perempuan memang hal yang penting untuk dilakukan. Selain memecahkan masalah yang sudah terjadi, kongres ini diharapkan dapat memprediksikan persoalan-persoalan perempuan di masa yang akan datang.
“Kita tidak bisa menggunakan cara lama, karena perubahan dunia begitu cepat. Bicara kekerasan atau diskriminasi perempuan, tidak cukup hanya yang begini-begini saja,” kata Ganjar.
Tentang meningkatkan daya saing perempuan, menurutnya, perempuan tidak mungkin berdaya apabila tingkat pendidikannya rendah dan tidak memiliki keterampilan. Maka dalam kongres ini, diharapkan ada rekomendasi-rekomendasi untuk meningkatkan mutu pendidikan dan pelatihan bagi perempuan.
“Kami tunggu rekomendasi-rekomendasi dari kongres ini, agar menjadi pertimbangan dalam penentu kebijakan. Kami juga berharap, dalam kongres ini dirumuskan agar perempuan berdaya secara ekonomi, sosial, politik, kesehatan dan lain sebagainya,” tegas gubernur.
Sebenarnya, lanjut Ganjar, sudah banyak aksi nyata yang dilakukan Pemprov Jateng terhadap diskriminasi kaum perempuan. Di antaranya kerja sama dengan Polda dan Kejati terkait penanganan kasus KDRT dan membuka shelter-shelter untuk konsultasi.
“Kami juga mendorong berbagai instansi seperti pendidikan, sosial dan juga dinas perempuan untuk keroyokan bersama. Karena soal perempuan tidak bisa hanya diurusi dinas perempuan, semua harus bergerak bersama dan banyak sektor yang harus terlibat,” terang mantan anggota DPR RI ini.
Tak hanya itu, pihaknya juga mendorong perempuan untuk terlibat aktif dalam penentuan kebijakan publik. Di Jateng, setiap Musrenbang, perempuan menjadi yang pertama selain anak dan difabel, untuk menyuarakan pendapatnya.
“Dengan begitu, maka kami berharap kebijakan yang diambil tidak selalu maskulin, tapi berprespektif gender,” pungkasnya.
