Landak, Gesuri.id - Warga kurang mampu mendadak kehilangan akses layanan kesehatan akibat BPJS PBI mereka dinonaktifkan oleh pemerintah.
Penonaktifan dilakukan tanpa pemberitahuan dan sosialisasi. Banyak warga baru mengetahui BPJS Kesehatan mereka tidak aktif ketika datang berobat.
Salah satunya Kamina, seorang ibu rumah tangga asal Dusun Tangkal, Desa Keranji, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak, yang datang ke Ngabang untuk mengobati penyakit kulit yang diderita anaknya.
Baca: Perjalanan Hidup Ganjar Pranowo Lengkap dengan Rekam Jejak
Namun, sesampainya dirumah sakit, Karmina terkejut mengetahui kartu BPJS nya tidak dapat digunakan. Pihak rumah sakit memberi tahu bahwa status kepesertaan PBI-nya sudah tidak aktif. “BPJSnya sudah ndak aktif bu”, kata Kamina menirukan ucapan petugas medis di rumah sakit.
Kondisi yang dialami Kamina yang harus melakukan pengobatan anaknya secara mandiri terasa sulit. Suami Kamina bekerja sebagai tenaga serabutan. Sementara ia memiliki lima orang anak membuat beban ekonomi keluarga meningkat.
Setelah mengetahui BPJS-nya tidak bisa dipakai, Kamina mendatangi Dinas Sosial Kabupaten Landak untuk reaktivasi BPJS PBI (Penerima Bantuan Iuran) miliknya. Namun ia merasa dipersulit dengan banyaknya persyaratan yang dianggap memberatkan.
“Kemarin pergi ke Dinas Sosial juga, persyaratannya harus foto waktu kita dirumah sakit di foto juga, foto rumah, banyak lah pak. Ada tuh di dalam tas persyaratannya”, kata Kamina.
Siang itu, Jumat 6 Maret 2026, Kamina melihat Anggota Komisi XII DPR RI, Cornelis di Kawasan Pasar Ngabang. Cornelis singgah di pasar Ngabang di sela-sela kunjungan reses di Kabupaten Landak.
Baca: Ganjar Pranowo Tekankan Pentingnya Kritik
Kesempatan ini tidak disia-siakan Kamina. Sambil menggedong salah satu anaknya, ia mendatangi Cornelis dan mengadu permasalahan BPJS PBI nya yang tidak bisa digunakan.
Cornelis tampak serius mendengarkan aduan Kamina khususnya proses pengaktifan kembali BPJS PBI yang dinilai lambat. Warga harus bolak-balik mengurus administrasi ke Dinas Sosial.
Masalah yang dialami Kamina menjadi salah satu atensi Cornelis. Akibat penonaktifan kepesertaan tersebut, berdampak langsung pada akses layanan kesehatan masyarakat kurang mampu.
“Akibat BPJS PBI mereka dinonaktifkan oleh pemerintah, bagi masyarakat kecil yang kerja serabutan jadi sulit”, ungkap Cornelis.
