Ikuti Kami

BTM Tegaskan Papua Sebagai Provinsi Induk Barometer Kerja Organisasi PDI Perjuangan

Posisi tersebut menuntut kerja organisasi partai yang solid, disiplin, dan terukur dari tingkat DPD hingga ke akar rumput.

BTM Tegaskan Papua Sebagai Provinsi Induk Barometer Kerja Organisasi PDI Perjuangan
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Provinsi Papua, Benhur Tomi Mano.

Jakarta, Gesuri.id - Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Provinsi Papua, Benhur Tomi Mano, menegaskan Papua sebagai provinsi induk harus menjadi barometer kerja organisasi PDI Perjuangan di seluruh wilayah Tanah Papua. 

Menurut Benhur Tomi Mano, Papua memiliki tanggung jawab strategis karena telah melahirkan sejumlah daerah pemekaran, yakni Papua Selatan, Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Barat, dan Papua Barat Daya. 

Posisi tersebut menuntut kerja organisasi partai yang solid, disiplin, dan terukur dari tingkat DPD hingga ke akar rumput.

Baca: Ganjar Pranowo Tegaskan Marsinah Lebih Layak 

“Papua adalah provinsi induk yang melahirkan banyak provinsi baru. Dari provinsi induk inilah kita harus menjadi barometer kerja-kerja organisasi PDI Perjuangan di Tanah Papua,” ujar Benhur Tomi Mano usai pelantikannya sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan Papua periode 2025–2030 di Kota Jayapura, Sabtu (20/12). 

Ia menegaskan pentingnya persatuan seluruh kader, baik yang masuk dalam struktur kepengurusan maupun di luar kepengurusan, untuk bersama-sama membesarkan partai. 

"Keberhasilan kerja partai tidak ditentukan oleh individu, melainkan oleh kerja kolektif yang konsisten dan dekat dengan masyarakat," kata dia.

Baca: Ganjar Tegaskan Pemuda Harus Benar-benar Siap 

Dalam kepemimpinannya, Benhur Tomi Mano juga mengingatkan nilai-nilai dasar yang harus dijaga kader PDI Perjuangan, antara lain disiplin, kejujuran, kebersamaan, dan kerja gotong royong. 

"Nilai tersebut adalah fondasi dalam memperkuat kepercayaan rakyat terhadap partai," ucap Benhur Tomi Mano.

Pernyataan tersebut menjadi bagian dari arah konsolidasi DPD PDI Perjuangan Papua pascapelantikan kepengurusan baru. Termasuk penegasan peran strategis Papua dalam menghadapi agenda politik nasional ke depan, termasuk Pemilu 2029.

Quote