Jakarta, Gesuri.id - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris mencurigai adanya potensi konflik kepentingan dalam proses penunjukan distributor kendaraan listrik yang digunakan oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
Kecurigaan tersebut muncul seiring mencuatnya informasi bahwa pengadaan motor listrik dalam jumlah besar dilakukan untuk mendukung operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Program ini merupakan bagian dari implementasi kebijakan MBG yang tengah digencarkan pemerintah di berbagai daerah. Sejumlah legislator menilai pengadaan tersebut perlu diawasi secara ketat.
Baca: Ganjar Pranowo Pimpin Demo Hari Antikorupsi
Mereka menyoroti kemungkinan adanya pihak tertentu yang memiliki kedekatan dengan internal BGN terlibat dalam rantai distribusi motor listrik tersebut. Dugaan ini pun memicu pertanyaan publik terkait tata kelola anggaran negara.
Charles Honoris bahkan secara terbuka menyampaikan kecurigaannya terkait kepemilikan distributor. Ia menilai perlu ada penelusuran lebih lanjut agar tidak terjadi praktik yang merugikan negara.
“Jangan-jangan distributor motor ini dimiliki oleh orang dalam BGN sendiri, apalagi di dalamnya sudah disiapkan untuk kebutuhan dapur SPPG. Ini haru lebih transparan dan tepat sasaran,” kata dia di Kompleks Parlemen, Senayan, dikutip hari ini, Senin, 13 April 2026.
Baca: Ganjar: Saya Tidak Bisa Asal Janji yang Nanti Tak Bisa Dilaksanakan
Di sisi lain, pengadaan motor listrik ini memang telah menjadi perhatian sejak awal. Berdasarkan keterangan resmi sebelumnya, BGN menyebut pengadaan kendaraan tersebut bertujuan mendukung mobilitas operasional di lapangan, khususnya bagi kepala SPPG.
Program pengadaan ini juga disebut sudah masuk dalam perencanaan anggaran tahun 2025 dan mulai direalisasikan secara bertahap sejak akhir tahun lalu. Kendaraan yang telah tersedia pun disebut belum langsung didistribusikan karena masih harus melalui proses administrasi sebagai Barang Milik Negara (BMN).
Namun demikian, besarnya jumlah unit yang direncanakan mencapai puluhan ribu. Hal itu membuat publik semakin kritis. Selain aspek transparansi, efisiensi anggaran juga menjadi sorotan utama.
