Jakarta, Gesuri.id - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menyoroti kasus dugaan keracunan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kasus ini menimpa ratusan pelajar usai menyantap MBG di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, Jumat 9 Januari 2026.
Charles mengatakan, telah menerima laporan lebih dari 1.200 anak yang terdampak dugaan keracunan ini di awal tahun 2026. Menurutnya, peristiwa tersebut tidak dapat ditoleransi karena menyangkut keselamatan anak-anak.
“Ini adalah peristiwa yang tidak dapat ditoleransi. Satu kasus pun seharusnya sudah cukup menjadi alarm keras untuk perbaikan tata kelola,” kata legislator dari Fraksi PDIP tersebut saat dihubungi RRI.CO.ID di Jakarta, Jumat, 16 Januari 2025.
Baca: Ganjar Pranowo: Dari Pengacara hingga Gubernur
Ia menilai, pelaksanaan Program MBG masih jauh dari standar keamanan pangan yang seharusnya. “Kami melihat bahwa ada kelalaian dalam sistem pengawasan serta kepatuhan protokol keamanan makanan yang berlaku,” ujarnya.
Untuk itu, Komisi IX DPR RI, lanjut dia, telah menjadwalkan pemanggilan kepada Badan Gizi Nasional (BGN) dalam rapat kerja Selasa, 20 Januari 2026. Ia mengatakan, akan meminta klarifikasi atas kejadian ini sekaligus menuntut penjelasan terkait penanganan dan perbaikan sistem ke depan.
Menurutnya, BGN harus menegakkan aturan secara tegas terhadap dapur penyedia makanan. “SPPG tanpa SLHS harus dihentikan operasionalnya, dan bagi yang tebukti menyebabkan keracunan diberi sanksi tegas hingga penutupan permanen,” ucapnya, tegas.
Ia juga mendorong evaluasi rantai distribusi serta audit rutin dapur penyedia MBG. Menurutnya, pemerintah perlu membuka opsi dapur berbasis sekolah agar pengawasan lebih optimal.
Ia mengatakan, Program MBG merupakan inisiatif strategis yang bertujuan memperbaiki status gizi anak Indonesia. “Kami akan terus mengawal agar program ini tidak hanya berjalan, tetapi berjalan dengan benar, aman, dan tepat sasaran,” ucapnya.
Baca: Mengulik Gaya Kepemimpinan Transformasional Ganjar Pranowo
Sebelumnya, Tim Satgas Percepatan MBG Provinsi Jawa Tengah (Jateng) telah membekukan sementara kegiatan operasional SPPG Grobogan Gubug Kwaron 1. "SPPG yang terjadi KLB (kejadian luar biasa) telah diberhentikan operasional sementara sampai dengan batas waktu yang belum ditentukan,” kata Sekretaris Satgas Percepatan MBG Provinsi Jawa Tengah, Hanung Triyono.
Hanung mengatakan, BGN juga telah menerjunkan tim untuk menginspeksi kepatuhan SPPG Grobogan Gubug Kwaron 1. Tim tersebut melakukan pemeriksaan guna memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai standar yang ditetapkan.
Selain itu, perwakilan BGN juga telah menjenguk para siswa yang diduga mengalami keracunan setelah mengonsumsi MBG tersebut. "Segala bentuk pengobatan pasien akan ditanggung oleh BGN," ucapnya.
