Pekanbaru, Gesuri.id - Komisi XI DPR RI mendorong Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dapat memberikan manfaat dari perusahaan sawit yang ada di seluruh Indonesia kepada masyarakat dan pemerintah daerah.
Dalam kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI ke Kota Pekanbaru, Riau, Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Marsiaman Saragih mengatakan, sejak tahun 2012, dana bagi hasil dari kelapa sawit di Provinsi Riau semakin menurun.
Hingga kini, tambah dia, pemerintah tidak mendapatkan apapun dari keberadaan perkebunan kelapa sawit. Ia menduga terdapat beberapa oknum yang mempermainkan dana bagi hasil dari sawit.
"Ternyata, secara teknis di lapangan banyak kendala yang muncul, baik dari segi regulasi-regulasi yang tumpang tindih, maupun kepentingan-kepentingan berbagai badan," ungkap Marsiaman di Pekanbaru, Riau, beberapa waktu yang lalu.
Diketahui, berdasarkan temuan yang didapat Komisi XI DPR RI dalam Kunjungan Kerjanya, dana keuntungan dari perkelapasawitan itu tidak dinikmati oleh daerah. Ini yang menyebabkan banyak daerah yang keberatan, karena daerah mengalami risiko akibat rusaknya jalan yang dilalui kendaraan besar yang mengangkut kelapa sawit.
Untuk itu, DPR RI mendukung daerah penghasil kelapa sawit menyampaikan aspirasinya dan memenuhi haknya untuk dana bagi hasil ini.
