Persetujuan ini diberikan khusus untuk program-program prioritas nasional, wajib, dan berdampak langsung pada pelayanan publik.
Oleh : Effatha Gloria V.G. Tamburian, Jum'at, 05 September 2025 08:30 WIB
Deni menegaskan bahwa tata kelola ruang di Jatim tak bisa disalahgunakan untuk kepentingan pihak tertentu.
Oleh : Heru Guntoro, Selasa, 21 Januari 2025 15:59 WIB
Komisi II DPR RI meminta Kementerian ATR/BPN untuk menyelesaikan kasus mafia tanah dengan respons cepat terhadap laporan masyarakat.
Oleh : Effatha Gloria V.G. Tamburian, Jum'at, 14 Juni 2024 09:45 WIB
/rendering in 1.4238 [104]
