Jakarta, Gesuri.id - Pemerintah Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta fokus menangani dan pemulihan para siswa dari empat sekolah di Kapanewon (Kecamatan) Mlati yang terdampak dugaan keracunan makanan.
Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa beserta jajaran melakukan koordinasi terkait dugaan kasus keracunan makanan itu di Kantor Kapanewon Mlati, Kamis.
"Saat ini Pemkab Sleman melalui dinas terkait, telah mengambil sejumlah tindakan termasuk penanganan siswa yang mengalami keracunan," kata Danang.
Baca: Ganjar Pranowo Ajak Kepala Daerah Praktek Pancasila
Dari informasi yang dihimpun Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Sleman, kejadian ini bermula adanya laporan dari Puskesmas 1 dan Puskesmas 2 Mlati yang menangani beberapa siswa dengan keluhan diare dan muntah.
Laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Tim Gerak Cepat (TGC) Dinkes Sleman.
Dari hasil investigasi lapangan yang dilakukan Dinkes Kabupaten Sleman, telah terjadi keracunan pangan di SMP Muhammadiyah 1 Mlati, SMP Muhammadiyah 3 Mlati, SMP Negeri 3 Mlati, dan SMP Pamungkas Mlati.
Adapun data jumlah siswa yang mengalami keracunan pangan sampai dengan Rabu (13/8) pukul 22.00 WIB, tercatat sebanyak 212 siswa dengan rincian 113 berobat ke Puskesmas, 19 rawat inap di RSUD Sleman, tiga siswa di Rumah Sakit Akademik (RSA) UGM (dua rawat jalan dan satu rawat inap), dan sisanya dinyatakan gejala sangat ringan.
Danang mengatakan, Pemkab Sleman tengah fokus memberikan penanganan, pemulihan, serta pendampingan kepada siswa yang mengalami keracunan.
"Dari hasil evaluasi penanganan Dinkes Sleman, per-hari ini semua siswa kondisinya terus membaik. Yang paling penting saat ini kita tangani terlebih dahulu para siswa agar segera pulih dan sehat kembali," katanya.
Baca: Ganjar Miliki Kenangan Tersendiri Akan Sosok Kwik Kian Gie
Menurut dia, pengobatan siswa yang mengalami keracunan ini sepenuhnya ditanggung pemerintah dan tidak dibebankan kepada orang tua atau sekolah.
"Kami sudah diskusi dan nanti akan ditanggung BPJS Kesehatan yang akan dikoordinasikan oleh Dinkes dan Dinas Sosial Sleman. Artinya, masyarakat tidak dibebankan dengan biaya pengobatan," katanya.
Ia mengatakan, dirinya telah berkomunikasi dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman untuk melakukan koordinasi lanjutan dengan seluruh OPD terkait untuk merumuskan langkah selanjutnya yang akan diambil Pemerintah Kabupaten Sleman.
