Ikuti Kami

Darmadi Beberkan Penyebab Ahok Sulit Jadi Menterinya Jokowi

Darmadi menilai, tidak fair juga jika hanya melihat kinerja Ahok dari kacamata politik praktis.

Darmadi Beberkan Penyebab Ahok Sulit Jadi Menterinya Jokowi
Politisi PDI Perjuangan Darmadi Durianto.

Jakarta, Gesuri.id – Politisi PDI Perjuangan Darmadi Durianto membeberkan penyebab Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tak bias diangkat menjadi menteri.

Penjabaran ini menanngapi sejumlah rumor yang menyebutkan Ahok akan menggantikan posisi Erick Thohir sebagai menteri BUMN. 

Baca: Ini 10 Kalimat Keberanian Ahok, Nomor 4 Bikin Baper

"Ahok sulit bisa jadi menteri sesuai UU. Jadi enggak usah khawatir. UU kementerian no 39 tahun 2008 pasal 22 sudah jelas menegaskan itu," ujar Darmadi di Jakarta, Minggu (6/7).

UU Kementerian nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara pasal 22 ayat F menyebutkan pengangkatan menteri “tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.”

Darmadi menyarankan sejumlah pihak yang merasa khawatir Ahok akan masuk dalam Kabinet Indonesia Maju, agar fokus saja mengurusi kinerjanya sendiri ketimbang menghabiskan energi untuk menyerang mantan Gubernur DKI Jakarta itu. 

Menurutnya, penilaian yang disematkan sejumlah pihak kepada Ahok terkait kinerjanya selama ini tidak punya dasar yang cukup kuat. 

Penilaian itu, kata dia,  lebih didasarkan pada like or dislike atau emosional, tidak berdasarkan rasionalitas.

"Tugas komut hanya mengawasi sulit bisa menilai kinerja Ahok secara langsung di Pertamina. Sulit menilai prestasi Ahok secara detail bagus atau tidak. Mungkin banyaknya serangan ke Ahok dipicu oleh ulah pendukung militan Ahok yang selalu mengaitkan keberhasilan Pertama karena faktor Ahok, padahal keberhasilan satu perusahaan lebih disebabkan oleh Team Work dari Direksi," jelas Anggota Komisi VI DPR RI itu. 

Baca: Ini Efek Kejut Ahok, RS Pertamina Jaya Dilayani dengan Robot

Darmadi menilai, tidak fair juga jika hanya melihat kinerja Ahok dari kacamata politik praktis. Sebab kata dia, kewenangan Komut sangat terbatas.

"Kalau mau melihat kemampuan Ahok jadikan dia Dirut. Baru bisa dinilai secara objektif," tegas Bendahara Megawati Institute itu. 

Quote