Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Darmadi Durianto, menyatakan komitmennya untuk menampung dan memperjuangkan aspirasi pelaku usaha kecil yang disampaikan oleh Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Perjuangan dalam audiensi di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (30/10/2025).
“Saya akan menampung dan membawa aspirasi ini ke pembahasan di Komisi VI. Prinsipnya, negara harus berpihak pada pelaku usaha kecil, terutama PKL yang menjadi bagian penting dari ekonomi rakyat. Kami akan dorong agar ada kebijakan yang lebih inklusif, baik dalam hal penataan ruang maupun akses pembiayaan,” ujar Darmadi.
Ia juga menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah, DPR, dan organisasi rakyat seperti APKLI Perjuangan agar kebijakan pembangunan benar-benar berpihak kepada masyarakat kecil.
“Pemerintah dan DPR perlu memperkuat kolaborasi dengan organisasi rakyat seperti APKLI Perjuangan, agar setiap kebijakan pembangunan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat di lapangan,” tegas Darmadi.
Dalam audiensi tersebut, Ketua Umum DPP APKLI Perjuangan, Dr. Ali Mahsun Atmo, M.Biomed., bersama jajaran pengurus DPP serta DPW DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, dan Jawa Timur, menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi pedagang kaki lima (PKL) dan pelaku UMKM.
Salah satu isu utama yang disoroti adalah kebijakan revitalisasi dan penataan ruang publik yang dinilai sering tidak berpihak kepada pelaku usaha mikro.
“Kami menolak keras penggusuran yang tidak menghadirkan solusi. Revitalisasi ruang publik harus disertai dengan kebijakan afirmatif. Kami juga mendorong pemerintah daerah menyediakan kuota minimal 30% area di alun-alun, taman, atau ruang publik lain untuk pedagang kecil. Negara tidak boleh abai terhadap rakyat kecil yang mencari nafkah dengan cara halal untuk isi perut keluarga dan sekolahkan anak-anak generasi bangsa,” tegas dokter ahli kekebalan tubuh lulusan FK Unibraw Malang dan FKUI Jakarta itu.
Selain penataan ruang publik, Ali Mahsun juga menyoroti persoalan akses permodalan bagi pelaku UMKM dan PKL yang masih banyak menghadapi kesulitan, terutama dalam pembayaran kredit akibat fluktuasi ekonomi.
“Banyak PKL UMKM saat ini menunggak kredit bukan karena malas, tetapi karena daya beli menurun dan biaya hidup meningkat, serta residu dampak pandemi covid-19. Pemerintah harus hadir dengan kebijakan solutif agar mereka tetap bisa berusaha dan bertahan. Untuk itu, melalui Komisi VI DPR RI kami menitipkan aspirasi ke pemerintahan Kabinet Merah Putih Prabowo Subianto untuk segera realisasikan PP 47/2024 penghapusan utang 1 juta UMKM, dan perlonggar SLIK OJK. Sehingga PKL UMKM bisa akses permodalan kembali, serta terdongkrak plafon kredit PKL UMKM yang saat ini hanya berkisar 19% dari total plafon kredit nasional,” ujar mantan Pembantu Rektor Undar Jombang 2010–2012 itu.
Pertemuan antara APKLI Perjuangan dan Komisi VI DPR RI tersebut ditutup dengan komitmen bersama untuk terus menjalin komunikasi dan sinergi dalam memperjuangkan hak-hak ekonomi rakyat kecil, khususnya pedagang kaki lima dan pelaku UMKM di seluruh Indonesia.
