Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Darmadi Durianto, menyampaikan kritik tajam kepada Menteri Perdagangan terkait melonjaknya biaya komisi dan fee di sejumlah marketplace besar yang dinilai mencekik pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Hal ini ia sampaikan dalam rapat kerja bersama Kementerian Perdagangan (Kemendag) di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (16/7/2025).
“Bapak Pak Menteri ini yang sekarang sedang terjadi terutama di e-commerce. Saya terima banyak laporan, Pak. Para pemain seller ini, seller di e-commerce ini, di Top maupun di Shopee ini sekarang ini komisi-komisi dan fee-fee mereka ini dinaikkan secara drastis ini sehingga mereka sudah enggak bisa untung, Pak,” kata dikutip Jumat (18/7/2025).
Politisi PDI Perjuangan itu mengaku menerima banyak keluhan dari para pelaku UMKM yang tidak lagi mampu bersaing akibat beban biaya yang terus membengkak. Selain komisi, mereka juga dikenai pajak tambahan sebesar 0,5%.
“Ditambah lagi ada pajak tambahan 0,5%. ya. Nah, ini pada menjerit, Pak Menteri. Nah, saya minta dengan hormat aspirasi dari konstituen, Pak. Banyak sekali yang mengeluh bahwa kami sudah tidak bisa bekerja lagi di online. Ya, kenapa? Karena fee yang dikenakan kepada para seller ini begitu banyak. Yang mayoritas adalah UMKM. Mayoritas adalah UMKM, Pak Menteri,” ucapnya.
Darmadi pun membandingkan nasib pelaku UMKM dengan para pengemudi ojek online (ojol) yang juga menurutnya diperlakukan tidak adil oleh aplikator. Ia menyebut praktik ini tidak mencerminkan semangat Pancasila maupun cita-cita Presiden Prabowo.
“Ya, ini e-commerce ini nginjak sana sini, Pak. Sudah ojol diinjak-injak, Pak. Para seller UMKM itu diinjak-injak juga, Pak, supaya mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Ini tidak sesuai dengan Pancasila, Pak. Tidak sesuai dengan harapannya Pak Presiden Prabowo,” tegas Darmadi.
Lebih lanjut, ia mendesak Kementerian Perdagangan untuk segera melakukan investigasi terkait kebijakan fee dan komisi yang diberlakukan oleh platform e-commerce terhadap seller, terutama yang berasal dari sektor UMKM.
“Nah, saya minta Bapak segera merevisi bertindak terutama dengan BPKn juga koordinasi karena ini membunuh UMKM, Pak. Ya, membunuh rakyat kecil dan ini enggak benar. Nah, ini saya minta segera dilakukan. Bapak investigasi betul enggak laporan ini ya dikenakan fee macam-macam ya. Semua dinaikkan ya ditambah dengan biaya macam-macam,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa jika dibiarkan, kondisi ini bisa menyebabkan kematian perlahan bagi sektor UMKM digital di Indonesia.
“Akhirnya nanti mati Pak, mati suri, Pak. Semua Pak enggak bisa bekerja. Dan kebanyakan itu ada UMKM. Banyak enggak UMKM di sana? Banyak Pak yang hidup menggantungkan hidup di sana,” pungkasnya.
