Jakarta, Gesuri.id - Anggota DPR RI Darmadi Durianto mempertanyakan realisasi janji kebijakan ekonomi yang digaungkan pemerintahan Prabowo-Gibran.
Darmadi mengungkapkan, janji pertumbuhan ekonomi sebesar 8% yang dihembuskan Presiden Prabowo bertolakbelakang dengan realitas yang ada saat ini.
Pasalnya, lanjut dia, jika menilik berbagai data dan indikator yang ada, kondisi perekonomian kelas menengah ke bawah khususnya tengah mengalami pelemahan yang cukup mendalam.
Baca: Ganjar Nilai Ada Upaya Presiden Prabowo Rangkul PDI Perjuangan
Misalnya, lanjut dia, data soal konsumsi rumah tangga mengalami tren penurunan yang cukup dalam.
"Angka konsumsi rumah tangga, yang notabenenya adalah salah satu kontributor utama PDB, menunjukkan penurunan. Hal ini mencerminkan permintaan domestik yang melemah," urai Bendahara Megawati Institute itu.
Tak hanya itu, Darmadi menjelaskan, berdasarkan data bahwa Indeks Penjualan Ritel dan Survei Keyakinan Konsumen (IKK) juga mengalami penurunan.
"Mandiri Spending Index, Indeks Keyakinan Konsumen, dan indeks penjualan riil menurun signifikan sejak awal 2025," jelas Darmadi.
Yang paling mencolok, kata dia, melihat indikator pelemahan ekonomi masyarakat juga bisa dilihat, misalnya terkait tren penurunan jumlah pemudik dan uang beredar.
"Tahun 2025, jumlah pemudik turun 24% dibandingkan tahun sebelumnya, menunjukkan konsumsi karakteristik musiman melemah. Selain itu, pertumbuhan uang beredar juga terkontraksi," beber Darmadi.
Darmadi mengingatkan agar Presiden Prabowo Subianto fokus mengurus berbagai problem ekonomi yang tengah mendera masyarakat saat ini.
"Bapak Presiden sebaiknya fokus saja urus perekonomian bangsa yang sedang tidak baik-baik saja saat ini," tandasnya.
Tak hanya Presiden Prabowo, Darmadi juga menyinggung janji kampanye Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka yang pernah mengumbar janji pembukaan 19 juta lapangan pekerjaan.
Menurutnya, janji tersebut bagaikan adegan pesulap yang tengah beratraksi di panggung.
"Sekitar 14.000 pekerja formal di sektor manufaktur terkena PHK pada awal 2025, yang memperburuk pendapatan rumah tangga. Dia kira buka lapangan kerja itu seperti main sulap yang sim salabim abra kadabra. Yang harusnya atraktif itu model kebijakan, bukan ucapan (janji 19 juta lapangan pekerjaan)," sindirnya.
Darmadi juga menyoroti kondisi industri manufaktur tanah air juga tidak dalam kondisi baik-baik saja.
"Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur berada di 46,7 pada April 2025, menandakan sektor ini memasuki zona kontraksi, yang cerminkan lemahnya permintaan dan produksi," tandasnya.
Selain data dan indikator tesebut di atas, menurut Darmadi, sejumlah faktor juga bisa dikatakan sebagai sebab dibalik menurunnya daya beli masyarakat saat ini.
Faktor struktural dan finansial, misalnya, kata dia, di mana pendapatan riil yang tidak seimbang dengan harga
"Kenaikan harga barang dan jasa tidak diikuti kenaikan pendapatan riil, sehingga daya beli menurun," paparnya.
Selain itu, lanjut dia, faktor yang juga turut memengaruhi pelemahan daya beli masyarakat yaitu terkait beban pajak dan suku bunga.
Baca: Ganjar Pranowo Ajak Kepala Daerah Praktek Pancasila
"Peningkatan pajak dan suku bunga cicilan yang tinggi semakin menekan pendapatan disposable masyarakat, terutama kelas menengah," jelas dia.
Yang lebih memprihatinkan lagi, kata dia, fenomena judi online (judol) dan pinjol yang tengah membudaya di kalangan masyarakat saat ini menjadi salah satu sebab penting dibalik menurunnya pelemahan daya beli masyarakat.
"Maraknya judi online (judol) dan utang dari pinjaman online ilegal menggerogoti pendapatan rumah tangga. Sumber daya finansial habis untuk utang dan bukan konsumsi produktif," lirih Darmadi sambil berurai air mata.
Terakhir, Darmadi meminta agar Prabowo-Gibran segera menuntaskan berbagai problem tersebut.
"Rakyat tak butuh omon-omon, yang rakyat butuhkan adalah harga pangan murah, lapangan pekerjaan terbuka lebar,, terbebas dari prilaku judol dan pinjol," pungkasnya.
