Jakarta, Gesuri id – Anggota DPR RI, Deddy Yevry Hanteru Sitorus menilai keberadaan tenaga honorer selama ini sangat membantu kelancaran administrasi sebuah Daerah.
Karena itu, Politisi PDI Perjuangan itu menyatakan pengabdian mereka tak boleh dipandang sebelah mata karena suka atau tidak.
Hal itu diungkapkan Deddy saat menanggapi persoalan Tenaga Honorer di Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara (Kaltara).
Baca: Larang Pembangunan Rumah Ibadah, Deddy: Itu Contoh Arogansi!
Sebagaimana diketahui, 3 Juni 2021 lalu, Pemerintah Kabupaten Malinau mengumumkan hasil tes penerimaan pegawai honorer. Berdasarkan data Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Malinau seleksi tersebut diikuti oleh 6784 pelamar.
Hasilnya, sebanyak 3064 pendaftar dinyatakan lulus seleksi, setelah mengikuti tahapan tes tertulis dan wawancara yang digelar sejak Februari 2021 lalu. Padahal, pegawai yang tak lulus itu merupakan tenaga honorer yang sudah bertugas sebelumnya.
Uniknya, tenaga honorer yang tak lulus itu adalah tenaga pengajar yang sudah mengabdi cukup lama. Ada pula tenaga kesehatan, Satpol PP hingga tukang sapu.
“Para Tenaga Honorer itu sudah menjadi bagian dari kemajuan Kabupaten Malinau hingga hari ini,” tutur Deddy, Jumat (18/6).
Untuk itu Deddy berharap, agar Pemerintah Kabupaten Malinau dan DPRD Kabupaten Malinau dapat berembuk bersama guna menemukan solusi terhadap nasib ribuan Tenaga Honorer yang tak dilanjutkan kontraknya itu.
“Saya sangat berharap, Bupati dan DPRD Kabupaten Malinau berembuk bersama sehingga dapat menemukan jalan keluar yang manusiawi dan konkrit untuk para Tenaga Honorer yang tidak berlanjut kontraknya itu,” tegas Deddy.
Menurut Deddy, selagi ada kemauan pasti ada jalan keluar. Dengan potensi yang dimiliki, Pemkab Malinau tentu dapat memberdayakan ribuan tenaga honorer yang tak lolos seleksi tersebut.
Baca: Deddy : Deportasi Orang Yang Promosikan Dirham & Dinar!
“Banyak jalan, contohnya bisa dengan melibatkan mereka dalam proyek padat karya atau melibatkan mereka dalam pendampingan untuk usaha dan modal. Atau dititipkan pada investasi yang ada di Malinau,” tandasnya.
Sebelumnya, protes terhadap hasil seleksi penerimaan Tenaga Honorer oleh Pemkab Malinau tersebut juga dilontarkan oleh para Tenaga bHonorer yang tidak lolos seleksi. Pada Senin 14 Juni 2021, puluhan massa mendatangi gedung DPRD Kabupaten Malinau. Kedatangan mereka adalah menyampaikan aspirasi terkait hasil seleksi pegawai Non-PNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau.
Massa menuntut pembatalan hasil tes seleksi pegawai Non-PNS yang dilaksanakan pada tanggal 19-22 Januari tahun 2021 lalu,
