Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Deddy Sitorus meminta KPU berhati-hati terhadap pemungutan suara ulang (PSU) di daerah. Deddy Sitorus mengingatkan agar rakyat dan anggaran tak menjadi korban dari kesalahan penyelenggara pemilu.
Hal itu disampaikan Deddy Sitorus dalam rapat kerja Komisi II DPR RI, di kompleks parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (5/5/2025).
Deddy mulanya menyoroti adanya Irjen Kemendagri yang ikut cawe-cawe dalam pelaksanaan PSU di Tasikmalaya.
"Khusus Kemendagri, saya beberapa waktu lalu banyak keanehan yang kami rasakan sebelum pelaksanaan PSU di Tasikmalaya, itu Irjen Kemendagri itu turun mengaudit semua OPD-OPD di Tasikmalaya, itu bagi kami sebuah keanehan," kata Deddy.
"Ini saya minta tolonglah jangan diulang lagi, masa ada dikirim lagi, tapi kalau berlaku di seluruh Indonesia silakan, dalam konteks pilkada saya mohon sampaikan kepada Pak Menteri ini jangan sampai terulang, dan tolong diselidiki, ini apakah inisiatif sendiri atau perintah dari Mendagri," sambungnya.
Deddy kemudian menilai penyebab banyaknya PSU dikarenakan kesalahan dari penyelenggara dan peserta. Dia pun menyesalkan kejadian tersebut.
"Kenapa yang dikorbanin masyarakat dan anggaran. Ini apa begini cara kita mengelola pemerintah? Kalau begini yang rugi siapa?" ucapnya.
Dia mengatakan dari hasil putusan-putusan MK, banyaknya dikarenakan terkait administrasi. Padahal, menurutnya, persoalan administrasi dapat dicegah sejak awal tahapan.
"Berapa banyak tadi keputusan itu misalnya soal administrasi, soal penyelenggara, apa nggak perlu kita perkuat aspek pidananya, ada di beberapa tempat politik uang, ada atau tidak punya hak memilih di situ 4 orang, diulang, yang jahat 4 orang, yang korban anggaran lagi, ini gimana ke depan kita menghindari seperti ini?" ungkapnya.
"Kesalahan yang dilakukan penyelenggara dan peserta yang menderita rakyat dan anggarannya. Saya bingung kalau kayak begini. PSU ulang lagi di daerah yang sudah PSU. Saya kira kita perlu hati-hati," lanjutnya.
Deddy meminta KPU untuk berhati-hati adanya putusan untuk kembali menggelar PSU dari gugatan yang tengah berjalan di MK. Dia menegaskan agar persoalan pilkada dapat segera selesai.
"Saya kira itu yang paling penting kita betul-betul menegakkan hukum kepemiluan ini, supaya yang jadi korban jangan anggaran lagi dan rakyat lagi, diulang lagi, ini pasti orang money politik lagi semua," jelasnya.
Menurutnya, jika terdapat PSU kembali, maka peluang adanya money politic atau politik uang semakin besar. Dia pun berharap semua pihak dapat menyelamatkan demokrasi.
"Yang menang di ujung nanti ini yang paling banyak duitnya, yang paling jelek pastinya, karena saya lihat partisipasinya tinggi, kalau udah tinggi begini udah pasti urusannya uang, kita sama-sama orang lapangan tahu," tuturnya.
"Tolonglah kita menyelamatkan demokrasi. Jangan karena hal-hal prosedural administrasi justru mengorbankan yang lebih besar," pungkasnya.
