Kab. Tangerang, Gesuri.id - Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Tangerang, Deden Umardani, memberikan catatan kritis terhadap satu tahun masa kepemimpinan Bupati Moch. Maesyal Rasyid dan Wakil Bupati Intan Nurul Hikmah, khususnya pada sektor pendidikan dan tata kelola sampah yang dinilai masih jauh dari kata tuntas.
“Yang dibutuhkan masyarakat bukan sekadar pencitraan, tapi solusi nyata atas persoalan pendidikan, pengangguran, dan lingkungan,” kata Deden, Senin (23/2/2026).
Menurut Deden, keberhasilan pemerintahan tidak cukup diukur dari rutinitas seremonial atau eksposur di ruang publik.
Ia menilai, yang lebih penting adalah keberanian pemerintah daerah dalam menyelesaikan persoalan mendasar yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat.
Di sektor pendidikan, Fraksi PDI Perjuangan menilai terdapat ancaman serius yang harus segera ditangani. Kabupaten Tangerang disebut mengalami kekurangan sekitar 6.000 guru SD dan SMP negeri.
Selain itu, sekitar 2.000 guru honorer terancam tidak lagi bekerja akibat kebijakan penghapusan tenaga honorer.
Dengan angka pensiun guru yang mencapai 100–200 orang setiap bulan, kekurangan tenaga pendidik berpotensi membengkak hingga 8.000 orang dalam waktu dekat.
“Memberi makan anak sekolah itu baik, tetapi jangan sampai mereka belajar tanpa guru. Itu bahaya besar bagi masa depan daerah ini,” ujar Deden.
Selain krisis tenaga pendidik, persoalan infrastruktur pendidikan juga menjadi sorotan. Ia menyebut masih banyak ruang kelas dalam kondisi rusak serta status tanah sejumlah sekolah negeri yang belum tersertifikasi. Dengan APBD yang mencapai lebih dari Rp8 triliun, PDIP menilai alokasi anggaran pendidikan harus benar-benar berdampak pada perbaikan fasilitas dan kualitas pembelajaran.
Di sektor lingkungan, Fraksi PDI Perjuangan menilai tata kelola sampah belum menunjukkan pembenahan sistemik. Meski tersedia 281 armada angkut untuk melayani 274 desa/kelurahan, persoalan sampah masih kerap muncul di berbagai wilayah.
“Ini bukan soal kurang armada, tapi soal manajemen. Kalau sistemnya kuat, sampah tidak akan menumpuk,” ucap Deden.
Ia menilai pemerintah daerah terlalu fokus pada penanganan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA), sementara pengelolaan dari hulu belum berjalan efektif. Menurutnya, pembenahan sistem harus dimulai dari tingkat desa dan kelurahan agar persoalan sampah tidak terus berulang.
F-PDIP juga mengapresiasi kemajuan pelayanan administrasi kependudukan yang kini telah tersebar di 29 kecamatan serta respons cepat pemerintah saat terjadi bencana. Namun demikian, Deden menilai langkah pencegahan belum menjadi prioritas utama.
“Respons cepat memang penting. Tapi pencegahan jauh lebih penting agar bencana tidak terus berulang setiap tahun,” ujarnya.
Ia mendorong normalisasi sungai, pembangunan waduk, serta penertiban bangunan di garis sempadan sungai sebagai langkah konkret untuk meminimalkan risiko banjir dan bencana tahunan.
Persoalan pengangguran turut menjadi bagian dari evaluasi. PDIP mempertanyakan efektivitas Balai Latihan Kerja (BLK) yang melatih sekitar 1.500 orang per tahun.
“Kita harus pastikan pelatihan itu sesuai kebutuhan industri. Kalau tidak, kita hanya menghasilkan pengangguran bersertifikat,” kritiknya.
Selain itu, PDI Perjuangan mendesak pembentukan Satgas Anticalo Tenaga Kerja guna memberantas praktik percaloan yang dinilai merugikan masyarakat pencari kerja dan mencederai prinsip keadilan dalam akses lapangan pekerjaan.
Menutup evaluasinya, Deden berharap pemerintahan Maesyal–Intan ke depan lebih mengedepankan pembangunan berbasis data riil dan kebutuhan masyarakat.
“Bangun daerah ini sesuai kebutuhan rakyat. Pendidikan dan sampah adalah persoalan mendasar yang harus dituntaskan dengan serius, karena dampaknya bukan hanya hari ini, tapi masa depan Kabupaten Tangerang,” pungkasnya.
