Jakarta, Gesuri.id - Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Deni Wicaksono, mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem perlindungan anak, menyusul tingginya angka kekerasan terhadap anak di provinsi tersebut.
“Ini peringatan keras bagi Pemprov Jatim. Jangan sampai program-program perlindungan hanya jadi formalitas, sementara angka kekerasannya justru melonjak,” kata Deni Wicaksono, Senin (4/8/2025).
Desakan ini muncul setelah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) melaporkan bahwa Jawa Timur menempati peringkat kedua tertinggi secara nasional dalam kasus kekerasan terhadap anak. Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA), terdapat 1.578 kasus kekerasan terhadap anak yang tercatat di Jawa Timur selama periode Januari hingga Juli 2025. Provinsi ini hanya berada di bawah Jawa Barat dalam jumlah kasus.
Deni menilai tingginya kasus sebagai bukti lemahnya pelaksanaan program perlindungan anak di daerah. Ia menegaskan bahwa DPRD akan segera mengambil langkah konkret untuk meminta pertanggungjawaban dari instansi terkait.
“DPRD akan mendorong rapat kerja bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3AK) serta instansi lain yang relevan. Kita ingin tahu kenapa perlindungan terhadap anak justru makin rapuh, padahal program dan anggarannya ada,” tegas politisi PDI Perjuangan tersebut.
Menurut Deni, keberadaan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) belum berjalan maksimal. Ia mengungkapkan bahwa banyak UPTD di daerah hanya menjadi formalitas karena minim sumber daya manusia dan fasilitas pendukung.
“Kita sudah kunjungi beberapa daerah dan mendapati banyak UPTD PPA tidak memiliki psikolog, pendamping hukum, atau shelter yang layak. Ini yang harus dibenahi bersama-sama,” ujar mantan Presiden BEM FISIP Universitas Airlangga Surabaya ini.
Lebih lanjut, DPRD Jatim akan mendorong isu perlindungan anak menjadi prioritas dalam pembahasan APBD Perubahan 2025, termasuk menyiapkan tambahan anggaran untuk penguatan program pencegahan dan peningkatan kapasitas petugas di lapangan.
“Jika perlu ada refocusing anggaran, maka perlindungan anak adalah sektor yang layak diprioritaskan. Ini bukan soal anggaran semata, tapi komitmen moral dan politik untuk melindungi masa depan generasi Jatim,” ujarnya.
Deni juga menekankan pentingnya penguatan sistem pelaporan dan penanganan di tingkat kelurahan dan desa, serta melibatkan peran aktif lembaga masyarakat seperti Posyandu dan PKK sebagai garda terdepan dalam deteksi dini dan pencegahan kekerasan.
“Kalau hanya mengandalkan laporan formal, banyak kasus akan luput. Kita butuh jejaring sosial di akar rumput yang peka dan terlatih menghadapi kasus kekerasan,” pungkasnya.
