Jakarta, Gesuri.id - Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Deni Wicaksono, menyatakan, Marsinah sebagai aktivis buruh yang memperjuangkan hak pekerja sangat layak untuk diberikan tempat terhormat sebagai pahlawan nasional yang diakui secara resmi oleh negara.
”Perjuangan Marsinah bukan sekadar catatan sejarah, tapi juga sebagai teladan perjuangan terhadap ketidakadilan struktural yang masih membelit kaum buruh hingga kini. DPRD Jatim akan memberikan dukungan sepenuhnya terhadap langkah-langkah pengusulan agar Marsinah diangkat sebagai pahlawan nasional,” ujar Deni, Jumat (17/10).
Baca: Ganjar Dukung Gubernur Luthfi Hidupkan Jogo Tonggo
Deni memaparkan, pengangkatan Marsinah sebagai pahlawan nasional memiliki makna yang sangat berarti bagi pergerakan kaum buruh yang selama ini terus berjuang mewujudkan keadilan sosial.
”Teladan Marsinah sekaligus juga menyimbolkan perjuangan kesetaraan kaum perempuan dalam ruang publik, khususnya di dunia kerja,” ujar Deni.
Marsinah adalah seorang pekerja yang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia dengan tubuh penuh lebam pada 8 Mei 1993 di di sebuah hutan di Dusun Jegong, Desa/Kecamatan Wilangan, Nganjuk, Jawa Timur.
Ia diduga menjadi korban penculikan dan penyiksaan, setelah serangkaian perjuangannya melakukan demonstrasi di salah satu perusahaan yang ada di Sidoarjo, Jawa Timur.
Marsinah, yang lahir pada 10 April 1969 di Nganjuk, dikenal sebagai aktivis yang tak kenal lelah mengorganisasi aksi-aksi kaum buruh untuk menuntut perbaikan di lingkungan kerja.
Kematian Marsinah menarik perhatian nasional dan internasional.
”Sudah lebih dari tiga dekade Marsinah wafat. Cita-cita perjuangannya akan terus hidup di antara mesin-mesin pabrik dan keringat kaum pekerja. Penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Marsinah akan semakin memperkuat kesadaran dan solidaritas publik untuk memperjuangkan hak-hak kaum pekerja,” jelas politisi PDI Perjuangan tersebut.
Pengusulan Marsinah sebagai pahlawan nasional telah berproses sejak beberapa tahun terakhir.
Baca: Ganjar Harap Kepemimpinan Gibran Bisa Teruji
Pemkab Nganjuk di bawah kepemimpinan Bupati Marhaen Djumadi mewacanakan pengusulan tersebut pada 2022.
Langkah pengumpulan data dan dokumen pun dilakukan. Berbagai kelompok buruh juga menyampaikan usulan tersebut.
Pada 1 Mei 2025, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan dukungannya terhadap usulan tersebut.
