Jakarta, Gesuri.id - Ketua Presidium Kaukus Perempuan Parlemen, Diah Pitaloka menegaskan, ketentuan pemaksaan hubungan badan dalam rumah tangga dalam Rancangan Undang-undang Pencegahan Kekerasan Seksual (RUU PKS) menjadi delik pidana tidak akan mengakibatkan penjara dipenuhi suami yang paksa istri berhubungan intim.
"Karena ini kan delik aduan tentu tidak semua istri yang dipaksa melakukan hubungan intim dengan suaminya akan melakukan pelaporan. Lagi pula pemaksaan berhubungan intim itu sudah diatur dalam Undang-undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)," ujarnya saat diskusi yang bertema 'Stop Kekerasan Seksual' yang digelar di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (26/11).
Baca: Diah Minta Kemenag & KUA Cegah Kawin Kontrak
Politisi PDI Perjuangan itu pun menambahkan, bahwa hakikatnya manusia itu tidak ingin dipaksa.
"Begini pada esensinya enggak ada satu pun orang yang mau dipaksa begitu juga dalam rumah tangga. Saya rasa baik suami dan istri enggak mau dipaksa," bebernya.
Politisi PDI Perjuangan ini menambahkan, dengan adanya ketentuan bahwa memaksa berhubungan badan terhadap pasangan sah bisa menjadi delik pidana maka bakal melahirkan inovasi di masyarakat. Yakni, masyarakat bakal semakin pintar merayu pasangannya.
Baca: Rieke Dukung Istri Yang Diadili Karena 'Marahi' Suami
"Karena ngapain juga memaksa kan bisa dirayu dulu kan," jelasnya.
Seperti diketahui, salah satu unsur penolakan akan RUU PKS adalah ketentuan definisi yang terlalu umum. Seperti perbudakan seksual; yang didefinisikan pada Pasal 19 sebagai Kekerasan Seksual yang dilakukan dalam bentuk membatasi ruang gerak atau mencabut kebebasan seseorang, dengan tujuan menempatkan orang tersebut melayani kebutuhan seksual dirinya sendiri atau orang lain dalam jangka waktu tertentu.
