Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi XI DPR RI, Didik Haryadi, menyoroti kembali urgensi akses solar bersubsidi bagi nelayan sebagai kelompok yang paling bergantung pada kebijakan energi pemerintah.
Ia menekankan bahwa distribusi BBM subsidi tidak boleh hanya berorientasi pada lonjakan konsumsi jelang Natal dan Tahun Baru (Nataru), tetapi harus memastikan keberlangsungan kegiatan ekonomi masyarakat pesisir sepanjang tahun.
Menurut politisi Fraksi PDI Perjuangan tersebut, nelayan merupakan penerima manfaat utama yang kerap terhambat akses akibat terbatasnya infrastruktur dan distribusi energi, terutama di wilayah kepulauan. Ia mencontohkan Bali sebagai salah satu daerah yang menghadapi tantangan distribusi solar bersubsidi akibat minimnya titik penyaluran serta kondisi geografis yang terpisah-pisah.
Baca: Ganjar Pranowo Tak Ambil Pusing Elektabilitas Ditempel Ketat
“Ini wilayah kepulauan kecil. Banyak contoh bahwa nelayan mengalami kesulitan mendapatkan solar,” ujar Didik dalam keterangannya.
Didik menilai persoalan distribusi BBM subsidi di Bali maupun Nusa Tenggara tidak semestinya dilihat sebagai isu lokal. Ia mendorong pemerintah untuk menjadikannya perhatian nasional dan merumuskan kebijakan yang lebih komprehensif guna memastikan pemerataan akses energi di seluruh daerah pesisir.
“Wilayah-wilayah lain pun harus mendapatkan kemudahan yang sama dalam mengakses solar subsidi, agar nelayan bisa meningkatkan ekonomi dan taraf hidup mereka,” ungkapnya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa penyediaan solar bersubsidi bagi nelayan merupakan bentuk kompensasi negara yang paling langsung menyentuh aspek kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, subsidi energi harus tepat sasaran sehingga benar-benar mendukung aktivitas produktif masyarakat kecil.
Baca: Ganjar Ingatkan Anak Muda Harus Jadi Subjek Perubahan
Komisi XI, kata Didik, juga memberi perhatian khusus terhadap pasokan solar untuk pengoperasian kapal nelayan yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah kepulauan.
Ia menilai kebutuhan solar di Bali, NTB, dan NTT jauh lebih besar dibandingkan wilayah daratan, sehingga kebijakan distribusi harus lebih adaptif terhadap kondisi geografis.
Selain memantau kesiapan pasokan energi menjelang periode Nataru, Komisi XI DPR mendorong pemerintah agar memastikan kebijakan subsidi energi mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat pesisir. Didik berharap kehadiran negara tidak hanya dalam bentuk ketersediaan pasokan, tetapi juga kemudahan akses, sehingga nelayan dapat menjalankan aktivitas melaut secara optimal dan berkelanjutan.
