Banyuwangi, Gesuri.id – Komisi XI DPR RI mendesak PT Kereta Api Indonesia (Persero) (KAI) dan PT Industri Kereta Api (Persero) (INKA) untuk memperkuat sinergi demi mengoptimalkan dana Penyertaan Modal Negara (PMN) Tunai Tahun Anggaran 2025.
Kolaborasi erat antara operator dan produsen ini dinilai menjadi kunci utama agar industri perkeretaapian nasional mampu bersaing di kancah global.
Baca: 9 Prestasi Mentereng Ganjar Pranowo Selama Menjabat Gubernur
Anggota Komisi XI DPR RI, Didik Haryadi, menegaskan bahwa suntikan modal besar dari negara tidak akan berdampak maksimal tanpa adanya keharmonisan kerja antara kedua BUMN strategis tersebut. Sebagai catatan, pada tahun anggaran 2025, pemerintah mengalokasikan PMN Tunai sebesar Rp473 miliar untuk PT INKA dan Rp1,8 triliun untuk PT KAI.
"Antara KAI dan INKA harus bersinergi. INKA harus siap menerima order domestik sebagai market di dalam negeri, tetapi juga harus memiliki orientasi ekspor," ujar Didik di sela-sela Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Jumat (19/6/2026).
Menurut Didik, penguatan industri perkeretaapian nasional tidak bisa hanya bergantung pada investasi dana APBN. Diperlukan kolaborasi konkret antar-BUMN untuk mendongkrak daya saing industri dalam negeri di tengah ketatnya persaingan global. KAI sebagai operator harus memprioritaskan produk dalam negeri, sementara INKA wajib meningkatkan kapasitas produksi dan kualitasnya.
Kunjungan kerja spesifik ke Banyuwangi ini dilakukan dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan DPR terhadap efektivitas penggunaan uang rakyat. Komisi XI ingin memastikan dana PMN tersebut mampu mendorong peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), mengurangi ketergantungan impor, serta menciptakan multiplier effect (efek berganda) bagi perekonomian nasional.
Baca: Ini 5 Kutipan Inspiratif Ganjar Pranowo Tentang Anak Muda
Ketua Tim Kunjungan Kerja, Puteri Anetta Komaruddin, menambahkan bahwa PMN merupakan instrumen fiskal strategis untuk memperkuat kapasitas BUMN dalam membangun negara.
“Karena itu, diperlukan evaluasi yang komprehensif dan akuntabel guna memastikan bahwa setiap rupiah dana negara yang ditempatkan sebagai PMN mampu memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan fiskal yang optimal bagi masyarakat,” kata Puteri.
Komisi XI DPR RI berkomitmen akan terus mengawal realisasi penggunaan anggaran ini agar benar-benar menjadi daya dorong pertumbuhan ekonomi dan menghadirkan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat luas.
