Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi XI DPR RI Didik Haryadi menyebut bahwa kemudahan akses pembiayaan UMKM harus dibarengi peningkatan kualitas dan sebaran penyalurannya.
“UMKM jangan hanya bicara kuantitatif, tetapi kualitas kreditnya, perluasan wilayahnya, dan peningkatan pendapatan serta kinerjanya harus diutamakan agar UMKM bisa naik kelas,” kata Didik saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI di Banjarmasin, Kalsel bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jumat (28/11).
Baca: Ganjar Ingatkan Anak Muda Harus Jadi Subjek Perubahan
Ia menilai BPD memiliki keunggulan karena memahami karakter wilayah dan pelaku usaha lokal lebih baik dibanding bank nasional.
“BPD diharapkan bisa menjangkau lebih dalam kepada pelaku industri karena mereka lebih paham karakteristik daerah dan local wisdom,” jelas Didik.
Didik juga meminta perbankan daerah memanfaatkan regulasi anyar untuk mengakselerasi pembiayaan namun tetap menjaga prinsip kehati-hatian.
“Dengan POJK baru, akses kredit harus diikuti kinerja perbankan yang agresif. Namun mitigasi risiko dan analisa kehati-hatian tetap wajib dijalankan,” tegasnya.
Baca: Ganjar Minta Dana Pemda yang Mengendap
Sementara itu Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengungkapkan bahwa UMKM merupakan tulang punggung ekonomi nasional yang wajib memperoleh afirmasi kebijakan berkelanjutan.
“UMKM ini adalah sektor yang harus kita berikan afirmasi, khususnya KUR yang dalam rangka menopang kebutuhan ekonomi nasional secara keseluruhan,” ujar Misbakhun.
