Jakarta, Gesuri.id - Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PDI Perjuangan, Doni Maradona Hutabarat, menilai potensi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp5,7 triliun menunjukkan perlunya evaluasi serius terhadap tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah.
“Defisit sampai Rp5,7 triliun menunjukkan bahwa gubernur dalam mengelola sistem pemerintahannya tidak maksimal. Artinya, apa yang direncanakan melesetnya sangat jauh,” kata Doni, dikutip Sabtu (25/7/2026).
Potensi defisit APBD Jawa Barat sebelumnya mencuat setelah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan bahwa kondisi tersebut dipengaruhi oleh tersendatnya transfer Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat. Selain itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga masih memiliki tunggakan DBH yang diperkirakan mencapai sekitar Rp1,2 triliun.
Menurut Doni, besarnya selisih antara perencanaan dan realisasi anggaran menjadi indikator bahwa pengelolaan roda pemerintahan belum berjalan secara optimal. Meski demikian, ia mengaku tidak ingin berspekulasi mengenai kemungkinan adanya kesalahan manajemen dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Soal dugaan miss management saya tidak tahu. Yang saya lihat, gubernur lebih fokus untuk dirinya sendiri dibandingkan menyelesaikan persoalan-persoalan lain yang menjadi tanggung jawab pemerintah,” ujarnya.
Doni juga menyoroti gaya kepemimpinan yang menurutnya lebih banyak bertumpu pada inisiatif pribadi dalam mengambil keputusan di lapangan, sementara masih terdapat berbagai persoalan pemerintahan yang memerlukan perhatian dan penyelesaian secara menyeluruh.
“Mau disebut pencitraan atau apa, yang jelas dia berjalan, melihat sendiri, menggunakan pikirannya, lalu mengerjakan. Tetapi masih banyak persoalan lain yang belum diselesaikan,” ucapnya.
Lebih lanjut, Doni menegaskan bahwa keberhasilan seorang kepala daerah seharusnya tidak hanya diukur dari aktivitas di lapangan, tetapi juga dari kemampuannya menjaga kesehatan fiskal dan mengelola pemerintahan secara menyeluruh.
“Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan dia mengelola pemerintahan tidak sesuai dengan kehebatan dia membuat konten,” tegasnya.
Potensi defisit APBD Jawa Barat juga menjadi perhatian DPRD karena dikhawatirkan berdampak terhadap pelaksanaan proyek pembangunan serta pembayaran kepada rekanan pemerintah. Kekhawatiran tersebut turut direspons oleh Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) yang mengimbau para anggotanya agar lebih berhati-hati dan selektif dalam mengikuti proyek-proyek Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Dengan kondisi tersebut, Doni berharap pemerintah provinsi segera mengambil langkah konkret untuk memperkuat pengelolaan fiskal, menjaga kepercayaan dunia usaha, serta memastikan program pembangunan dan pelayanan publik tetap berjalan sesuai rencana.
