Jakarta, Gesuri.id - Anggota DPRD Kabupaten Jember Edi Cahyo Purnomo atau Ipung mengajak masyarakat ikut mengawasi proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) agar alokasi anggaran pembangunan berjalan sesuai kebutuhan dan aspirasi warga.
Hal tersebut disampaikannya saat reses Masa Persidangan II Tahun 2026 di Desa Pakusari, Kecamatan Pakusari, dikutip Selasa (21/7/2026).
“Komitmen kami di DPRD adalah mengawal aspirasi masyarakat hingga benar-benar terealisasi,” kata Edi Cahyo Purnomo.
Menurut politikus PDI Perjuangan itu, pengawasan APBD harus dilakukan sejak tahap perencanaan agar usulan masyarakat tidak hilang dalam proses birokrasi. Ia menjelaskan, seluruh aspirasi warga dihimpun melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan pokok-pokok pikiran (pokir) anggota DPRD.
Selanjutnya, data hasil Musrenbang dan pokir diinput ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai dasar teknis penyusunan program. Setelah itu, pemerintah dan DPRD membahas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta menyusun Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).
Ipung mengingatkan bahwa tanpa pengawalan yang ketat, usulan yang telah direncanakan berpotensi berubah atau bahkan tidak terealisasi. Karena itu, ia menilai keterlibatan masyarakat dalam mengawasi proses penyusunan hingga pelaksanaan APBD sangat penting untuk memastikan anggaran benar-benar berpihak kepada kepentingan publik.
Selain menyoroti tata kelola anggaran, Ipung juga menekankan pentingnya pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai penggerak ekonomi daerah. Ia mendorong UMKM meningkatkan daya saing melalui pemanfaatan teknologi digital dan tidak hanya bergantung pada belanja pemerintah.
Untuk mendukung hal tersebut, DPRD Kabupaten Jember berencana menginisiasi pelatihan pemasaran digital agar pelaku UMKM mampu memanfaatkan media sosial dan berbagai platform digital dalam memperluas jangkauan pasar serta meningkatkan omzet usaha secara mandiri.
Menurut Ipung, penguatan pengawasan anggaran dan pemberdayaan ekonomi masyarakat harus berjalan beriringan agar pembangunan daerah mampu menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan.
