Medan, Gesuri.id - Anggota DPRD Sumatera Utara Fraksi PDI Perjuangan Pantur Banjarnahor kembali menegaskan pentingnya pemerintah pusat dan daerah mengalokasikan anggaran khusus untuk program reboisasi sebagai langkah strategis mengurangi risiko banjir dan longsor di wilayah Sumatera Utara.
"Tanpa hutan yang terjaga, banjir dan longsor akan terus mengancam. Pemerintah harus bertindak cepat melalui reboisasi sehingga hutan dan lingkungan di Sumut bisa asri kembali," kata Pantur, Selasa (2/12/2025).
Menurut Pantur, bencana alam tidak hanya menjadi fenomena alam semata, tetapi juga peringatan bagi semua pihak untuk lebih mencintai dan menjaga lingkungan.
Ia menilai, langkah reboisasi harus dilakukan secara terencana dan konsisten, memastikan anggaran yang digelontorkan benar-benar tepat sasaran. Upaya penanaman pohon, katanya, harus memberi kontribusi nyata dalam menahan aliran air serta menjaga stabilitas ekosistem.
"Tidak ada waktu untuk menunda. Tanaman yang seharusnya menahan banjir harus ditanam sekarang, bukan ketika bencana sudah datang,” tandasnya.
Selain itu, Pantur juga menyoroti pentingnya penegakan hukum terhadap aktivitas yang merusak kawasan hutan. Ia menegaskan perlunya penghentian praktik ilegal yang dapat menggagalkan upaya reboisasi dan meningkatkan risiko bencana.
“Kawasan yang berisiko harus dijaga. Jika alam dirusak, risiko bagi masyarakat justru semakin besar,” cetusnya.
Pantur berharap pemerintah mengalokasikan anggaran yang tepat dan mengambil tindakan cepat, agar masyarakat Sumatera Utara bisa lebih aman dalam menghadapi dampak banjir bandang dan longsor.
Ia juga mendorong pemerintah pusat menetapkan bencana yang terjadi belakangan ini sebagai bencana nasional agar penanganan darurat dan pasca darurat dapat berjalan optimal.
"Dengan situasi kondisi bencana saat ini kita melihat kepala daerah sudah sangat kewalahan untuk menangani warga yang terdampak dari bencana sehingga tepat sekali kalau memang pemerintah pusat menetapkannya sebagai status bencana nasional," ungkapnya.
Ia menilai bahwa alokasi anggaran dari pemerintah pusat bagi daerah terdampak, khususnya di kawasan Tapanuli Raya, akan mempercepat perbaikan akses jalan, fasilitas umum, dan rumah warga.
"Sehingga masyarakat yang akan menyambut Natal 2025 dan Tahun 2026 bisa merayakannya dengan suka cita bersama keluarga dan kerabat," terangnya.
Dalam kesempatan tersebut, Pantur juga mendesak pemerintah pusat segera menutup perusahaan swasta yang dinilai meresahkan masyarakat.
Ia menyebut sejumlah kecamatan di Humbang Hasundutan seperti Parlilitan, Pollung, dan Tara Bintang diduga mengalami pembalakan liar, termasuk kawasan sekitar Danau Toba.
"Beberapa waktu lalu ada kejadian di Lembah Bakkara yang sampai hari ini peristiwa tersebut belum tuntas penataannya. Kita berharap pemerintah melihat hal ini menjadi sesuatu yang penting," harapnya.
Ia turut meminta Dinas Kehutanan Sumut melakukan pengawasan menyeluruh terhadap aksi pembalakan liar oleh oknum pengusaha, serta mengajak masyarakat untuk turut menjaga lingkungan.
"Mari sama sama kita bergotong royong untuk mengurai dampak banjir dan tanah longsor, dengan dimulai dari hal yang terkecil yakni melakukan perawatan drainase dan bahu jalan, agar keasrian lingkungan tetap terjaga," tuturnya.
Pantur juga menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto, Gubernur Sumut, jajaran pemerintah daerah, TNI/Polri, Basarnas, dan instansi terkait atas gerak cepat membantu warga terdampak bencana.
"Kita juga berharap, bencana ini dilihat dunia, agar perbaikan akses jalan, jembatan, fasilitas umum dan rumah warga bisa cepat terselesaikan," pungkasnya.
