Jakarta, Gesuri.id - Komisi XII DPR RI menegaskan komitmennya untuk mengawal usulan penambahan anggaran Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM sebesar Rp229,23 miliar dalam pembahasan di Badan Anggaran (Banggar) DPR RI. Langkah ini diambil guna memastikan target realisasi investasi nasional ditopang oleh dukungan pendanaan operasional yang memadai.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Donny Maryadi Oekon, usai Rapat Kerja Penetapan RKA-K/L Tahun Anggaran 2027 bersama Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM, Todotua Pasaribu, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (1/9).
Donny menilai pemangkasan pagu anggaran di tengah melonjaknya target investasi merupakan kebijakan yang kontradiktif. Menurutnya, untuk mengoptimalkan pendapatan negara dari sektor investasi, pemerintah juga harus memberikan alokasi anggaran operasional yang sepadan.
Baca: Kisah Unik Ganjar Pranowo di Masa Kecilnya untuk Membantu Ibu
"Target investasi kita ini kan tinggi. Kalau anggaran dipotong, buat saya itu tidak adil (unfair). Dengan niat mendapatkan masukan yang lebih besar, tentu kita harus memberi umpan yang lebih besar juga. Mudah-mudahan dengan penambahan anggaran ini target investasi dapat tercapai," tegas Donny.
Politikus PDI Perjuangan tersebut juga mendorong kementerian untuk mempertajam orientasi program kerja, khususnya dalam menjaring investasi di luar sektor mineral dan batubara (minerba). Komisi XII berencana melakukan evaluasi berkala agar alokasi dana difokuskan pada sektor-sektor strategis non-minerba.
"Kita harus melakukan pendalaman lagi dengan kementerian ke depan. Dengan anggaran yang ada ini, kita dorong peningkatan investasi baru di luar minerba. Banyak program mereka di luar minerba, dan insya Allah dapat terlaksana dengan penambahan anggaran ini," jelasnya.
Baca: Ini 5 Kutipan Inspiratif Ganjar Pranowo Tentang Anak Muda
Selain sektor investasi non-minerba, Donny menyoroti alokasi anggaran digitalisasi pada Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission/OSS). Ia menekankan bahwa peningkatan kapasitas teknologi perizinan wajib diimbangi dengan sosialisasi yang masif kepada masyarakat.
"Sistem yang mereka miliki saat ini terus diperbarui (upgrading). Pembaruan sistem ini diharapkan memicu peningkatan investasi. BKPM juga perlu menggencarkan sosialisasi kepada masyarakat luas mengenai teknologi baru ini agar manfaatnya dirasakan secara optimal," tambahnya.
Sebagai informasi, Komisi XII DPR RI telah menyetujui pagu anggaran Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM TA 2027 sebesar Rp974,84 miliar. Dengan adanya usulan tambahan sebesar Rp229,23 miliar, total usulan alokasi anggaran kementerian tersebut menjadi Rp1,20 triliun. Pagu tersebut nantinya akan dialokasikan untuk Program Penanaman Modal dan Hilirisasi sebesar Rp624,12 miliar serta Program Dukungan Manajemen sebesar Rp579,94 miliar.
