Ikuti Kami

Imbas Pembaruan DTSEN, Vita Ervina Ingatkan Pemerintah Tak Abaikan Hak Berobat Warga Miskin

Jangan sampai rakyat yang masih miskin dalam kehidupan nyata dianggap tidak miskin hanya karena perubahan angka di dalam sistem.

Imbas Pembaruan DTSEN, Vita Ervina Ingatkan Pemerintah Tak Abaikan Hak Berobat Warga Miskin
Anggota DPR RI Vita Ervina.

Jakarta, Gesuri.id - Anggota DPR RI Vita Ervina mendesak pemerintah segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pembaruan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) serta perubahan klasifikasi desil agar tidak merugikan masyarakat miskin.

Menurut Vita pemutakhiran data memang diperlukan agar bantuan sosial lebih tepat sasaran, namun pembaruan tersebut tidak boleh menyebabkan warga miskin kehilangan hak atas perlindungan sosial, termasuk kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan.

"Jangan sampai rakyat yang masih miskin dalam kehidupan nyata dianggap tidak miskin hanya karena perubahan angka di dalam sistem. Data harus menggambarkan kondisi rakyat yang sebenarnya," tegas Vita di Jakarta.

Baca: Mengenal Sosok Ganjar Pranowo. Keluarga, Tempat Bersandar

Ia menilai hilangnya status PBI BPJS Kesehatan akibat pergeseran data merupakan persoalan mendesak, pasalnya masyarakat yang sedang sakit tidak dapat menunggu proses verifikasi atau perbaikan administrasi yang panjang.

“Satu hari bagi warga yang sakit tidak dapat menunggu. Ketika seseorang membutuhkan pelayanan kesehatan hari ini, negara harus hadir hari ini, bukan setelah data selesai diperbaiki,” ujarnya.

Vita meminta pemerintah mengambil langkah konkret dengan melakukan verifikasi ulang terhadap masyarakat yang kehilangan status penerima bantuan, sebelum perlindungan sosial mereka dicabut.

Pemerintah juga diminta menjamin akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang datanya masih dalam proses verifikasi atau sedang mengajukan keberatan, karena tidak boleh ada warga yang membutuhkan pertolongan medis kehilangan akses berobat hanya karena persoalan administrasi dan perubahan data.

Selain itu, pemerintah perlu membuka mekanisme pengaduan dan perbaikan data yang cepat, mudah, dan dapat diakses hingga tingkat desa dan kelurahan dan verifikasi juga harus melihat kondisi nyata masyarakat di lapangan, karena perubahan ekonomi keluarga tidak selalu dapat tercermin secara akurat dalam sistem data.

Vita juga meminta pemerintah membuka dampak perubahan DTSEN dan klasifikasi desil secara transparan, termasuk jumlah masyarakat yang kehilangan akses terhadap berbagai program perlindungan sosial.

Baca​​​​​​​: Kisah Unik Ganjar Pranowo di Masa Kecilnya untuk Membantu Ibu

“Tujuan perbaikan data harus kita dukung. Tetapi jangan sampai dalam proses memperbaiki sistem, rakyat yang paling membutuhkan justru kehilangan perlindungan. Keadilan sosial harus benar-benar dirasakan masyarakat, bukan hanya terlihat baik di dalam sistem,” tegas Vita.

Vita menegaskan akan terus mengawal persoalan tersebut dan mendorong pemerintah segera memperbaiki data serta memastikan tidak ada masyarakat miskin yang kehilangan hak atas perlindungan sosial akibat kesalahan atau ketidaktepatan klasifikasi.

"Satu hari bagi warga yang sakit tidak dapat menunggu. Negara harus hadir sebelum terlambat," tutup Vita.

Quote