Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Stevano Rizki Adranacus, menyoroti persoalan klasifikasi data desil sosial ekonomi yang dinilai dapat menghambat akses masyarakat terhadap beasiswa pendidikan.
Ia mendesak pemerintah agar menetapkan data penerima bantuan secara akurat, adaptif, dan responsif terhadap kondisi faktual di lapangan.
“Pemerintah harus memiliki solusi terkait persoalan desil ini, khususnya terhadap akses beasiswa pendidikan anak. Jangan sampai persoalan desil justru menghambat anak-anak untuk mendapatkan beasiswa,” ujar Stevano di Jakarta, Selasa (1/9/2026).
Baca: Ini 5 Kutipan Inspiratif Ganjar Pranowo Tentang Anak Muda
Politikus PDI Perjuangan asal Nusa Tenggara Timur (NTT) tersebut menilai, klasifikasi desil pada dasarnya merupakan instrumen kebijakan untuk memastikan intervensi pemerintah tepat sasaran. Meski demikian, penerapannya tidak boleh kaku sehingga menyulitkan anak dari keluarga miskin yang membutuhkan dukungan biaya sekolah.
“Desil merupakan instrumen kebijakan untuk mengidentifikasi kondisi sosial ekonomi masyarakat agar intervensi pemerintah lebih tepat sasaran. Namun, kita harus memastikan klasifikasi tersebut mampu merepresentasikan kondisi riil masyarakat,” jelasnya.
Baca: Kisah Unik Ganjar Pranowo di Masa Kecilnya untuk Membantu Ibu
Stevano menekankan bahwa kondisi ekonomi keluarga bersifat dinamis. Perubahan pendapatan, pemutusan hubungan kerja (PHK), atau kemalangan ekonomi lainnya dapat mengubah taraf hidup keluarga dalam waktu singkat. Oleh karena itu, penetapan status sosial ekonomi tidak boleh disikapi secara kaku.
“Data sosial ekonomi tidak boleh dipandang sebagai sesuatu yang statis. Pemerintah perlu menyediakan mekanisme koreksi apabila terdapat ketidaksesuaian antara status desil dengan kondisi faktual keluarga,” tegasnya.
Ia pun mendorong sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan satuan pendidikan dalam memverifikasi calon penerima beasiswa, serta membuka ruang pengaduan yang mudah diakses oleh publik.
“Penentuan penerima beasiswa perlu menggunakan pendekatan yang komprehensif. Desil dapat menjadi salah satu instrumen, tetapi harus dilengkapi dengan verifikasi kondisi sosial ekonomi dan mekanisme pengaduan yang mudah diakses masyarakat. Prinsipnya, jangan sampai kualitas data yang belum sempurna mengorbankan keberlanjutan pendidikan anak,” pungkas Stevano.
