Jakarta, Gesuri.id — Anggota Komisi XII DPR RI, Ridwan Andi Wittiri, mendesak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk segera menyediakan akses listrik berbasis Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) komunal di Pulau Liukang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan.
Langkah ini dinilai krusial untuk mendongkrak potensi pariwisata bahari sekaligus meningkatkan kesejahteraan warga setempat.
Aspirasi tersebut disampaikan Ridwan dalam Rapat Kerja Komisi XII DPR RI bersama Menteri ESDM di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (31/8/2026). Rapat tersebut membahas asumsi dasar sektor energi dalam RUU APBN TA 2027 serta Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) TA 2027.
Baca: Inilah Profil dan Biodata Ganjar Pranowo
"Di depan Tanjung Bira ada Pulau Liukang. Banyak wisatawan mancanegara berkunjung ke sana untuk diving dan snorkeling. Masalah utamanya adalah belum ada akses listrik memadai. Jika dibangun PLTS komunal untuk dua desa di sana, saya yakin destinasinya bisa berkembang pesat seperti Bali atau Labuan Bajo," tegas Ridwan.
Legislator tersebut menambahkan bahwa usulan pembangunan PLTS komunal ini telah disampaikan kepada Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM guna memperkuat daya saing pariwisata daerah.
Baca: Kisah Perjuangan Ganjar dari Mahasiswa Sampai Jadi Capres
Menanggapi berbagai aspirasi anggota dewan, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memaparkan pagu anggaran Kementerian ESDM dalam RAPBN TA 2027 yang ditetapkan sebesar US$27,37 triliun (atau setara Rp27,37 triliun). Dari total tersebut, sebanyak Rp22,51 triliun (sekitar 82 persen) dialokasikan untuk program prioritas, termasuk pembangunan infrastruktur energi.
Selain itu, Bahlil juga memaparkan usulan subsidi listrik RAPBN 2027 sebesar Rp117,84 triliun, dengan asumsi harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) sebesar 75 dolar AS per barel, nilai tukar Rp17.500 per dolar AS, dan tingkat inflasi 2,5 persen.
"Jika ICP naik menjadi 80 dolar AS per barel atau nilai tukar berfluktuasi, ada kemungkinan penambahan subsidi. Kita berharap nilai tukar tidak terkoreksi terlalu dalam," pungkas Bahlil.
