Jakarta, Gesuri.id — Anggota Komisi XIII DPR RI, Yasonna H. Laoly, mendesak pemerintah mengoptimalkan pengelolaan aset negara di kawasan Gelora Bung Karno (GBK) dan Kemayoran.
Langkah ini dinilai mendesak guna mengerek Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) agar sebanding dengan nilai fantastis aset yang dimiliki.
Teguran keras tersebut disampaikan Yasonna dalam Rapat Kerja Komisi XIII DPR RI bersama Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) RI yang membahas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) TA 2027 di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/8).
Baca: Kisah Perjuangan Ganjar dari Mahasiswa Sampai Jadi Capres
Yasonna menilai kontribusi PNBP dari Pusat Pengelolaan Komplek (PPK) GBK maupun PPK Kemayoran masih belum seimbang dengan total nilai asetnya. Kondisi ini bahkan telah berulang kali menjadi sorotan dewan.
"Perbandingan antara nilai aset dan PNBP-nya selalu menjadi kekhawatiran kami. DPR beberapa kali membentuk pansus, bahkan terakhir ini kami mencoba membuat panja, tetapi kelihatannya belum mendapat perhatian serius," tegas Yasonna.
Mantan Menteri Hukum dan HAM ini mencontohkan potensi pendapatan dari pemanfaatan aset di kawasan Kemayoran, salah satunya lahan penyewaan mobil yang diduga dikelola melalui wadah koperasi. Menurut kalkulasinya, potensi pendapatan dari sektor tersebut sangat masif tetapi rentan bocor.
"Di Kemayoran itu ada penyewaan mobil. Kalau dihitung, pemasukannya bisa Rp4 miliar hingga Rp5 miliar per bulan. Katakanlah Rp5 miliar dikali 12 bulan, itu sudah Rp60 miliar per tahun. Itu baru dari satu sektor penyewaan, belum potensi lain di PPK Kemayoran," papar politisi PDI Perjuangan tersebut.
Guna mencegah kebocoran kas negara, Yasonna meminta Kementerian Sekretariat Negara (Kersetneg) menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menggelar audit investigatif.
Baca: Inilah Profil dan Biodata Ganjar Pranowo
"Setneg harus meminta BPK melakukan audit investigatif terhadap PNBP, baik di PPK Gelora Bung Karno maupun PPK Kemayoran," ujarrnya.
Ia menegaskan, sebagai aset negara, seluruh pemanfaatan kawasan GBK dan Kemayoran wajib dipertanggungjawabkan secara transparan. Keberadaan koperasi atau pihak ketiga tidak boleh dijadikan celah hukum yang merugikan keuangan negara.
Yasonna juga meminta Komisi XIII DPR RI menjadikan isu ini sebagai catatan evaluasi khusus untuk ditindaklanjuti pada rapat mendatang.
