Jakarta, Gesuri.id - Komisi VII DPR RI mendukung usulan Direktur Utama PT Pertaminas Gas Negara (PGN) Tbk agar pemerintah menetapkan alokasi pasokan gas khusus untuk jargas PT PGN non APBN dengan harga maksimal USD 4,72 MMBTU untuk mengakselerasi pengembangan jargas dengan berbagai skema infrastruktur.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Dony Maryadi Oekon mengatakan, pihaknya mengupayakan usulan yang disampaikan PT PGN sebagai sub-holding gas dalam mengakselerasi pembangunan jaringan gas bumi untuk keperluan energi bersih.
Baca: PDI Perjuangan Manokwari Penghijauan & Bersih-bersih Jalan
“Kami dukung usulan Dirut PT PGN dan selanjutnya kami minta seluruh pertanyaan Pimpinan dan Anggota Komisi VII DPR RI untuk disampaikan secara tertulis paling lambat tanggal 8 februari 2023,” kata politisi PDI Perjuangan ini dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Dirut PT PGN di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (1/2).
Sementara itu, Direktur Utama PT PGN Muhammad Haryo Yunianto menjelaskan saat ini total sambungan jargas yang bisa dibangun sebanyak 982 ribu rumah tangga. Pada tahun lalu, APBN tak menganggarkan untuk jargas ini sehingga PGN merogoh kocek perusahaan untuk menambal tambahan jargas di tahun 2022.
Baca: Dony Tekankan Roadmap Wujudkan Target 1 Juta Barel Minyak
"Saat ini dari perhitungan investasi kami memang kami baru mampu membangun 400 ribu jargas. Masih ada 600 ribu jargas lagi yang mestinya dibangun," ujar Haryo dalam rapat bersama Komisi VII DPR RI.
Salah satu alasan mengapa PGN tak bisa menambah kapasitas jargas karena secara perhitungan keekonomian dengan harga gas hulu yang masih berkisar 6-7 dollar AS per MMBTU tak mampu diambil oleh PGN.
