Jakarta, Gesuri.id - Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan komitmen DPR dalam memperkuat fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan saat memimpin penutupan Masa Sidang DPR.
Dalam rapat Paripurna ke-10 di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (8/12), DPR mengesahkan Undang-undang Penyesuaian Pidana serta sejumlah agenda legislasi lainnya.
“Menjadi tugas kita bersama, bagaimana mewujudkan kepentingan rakyat serta aspirasi rakyat melalui fungsi konstitusional DPR RI: Legislasi, Anggaran, Pengawasan dan Diplomasi,” kata Puan dalam pidato penutupan masa sidang, dikutip Selasa (9/12).
Pada kesempatan tersebut, DPR menyetujui RUU Penyesuaian Pidana sebagai agenda pertama, disusul pengesahan Perubahan Kedua Prolegnas RUU Tahun 2025–2029, serta hasil Uji Kelayakan Calon Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) periode 2025–2029.
Dua RUU lain, yakni RUU tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dan RUU tentang Perlindungan Saksi dan Korban, juga disepakati menjadi RUU usul DPR.
Puan menegaskan Prolegnas merupakan komitmen bersama antara DPR dan pemerintah untuk membangun politik hukum yang memberi kepastian dan keadilan bagi masyarakat.
Ia menyebut DPR bersama pemerintah telah menyelesaikan pembahasan tiga RUU dan menetapkan tiga RUU usul inisiatif DPR pada masa sidang ini, termasuk UU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menjadi sorotan publik.
“Kehadiran undang-undang ini diharapkan dapat menjawab tantangan zaman dan memberikan pelindungan terhadap warga negara melalui keadilan restoratif,” jelas Puan.
Dalam fungsi anggaran, Puan menyampaikan bahwa seluruh Alat Kelengkapan Dewan (AKD) bersama mitra kerja telah menelaah perkembangan realisasi APBN 2025 untuk memastikan penggunaan anggaran tepat sasaran.
"Rakyat harus dapat merasakan manfaat dari pelaksanaan APBN 2025, hidup rakyat harus semakin mudah dan sejahtera,” tuturnya.
Ia menambahkan DPR akan memastikan pemerintah menindaklanjuti seluruh rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait hasil pemeriksaan Semester I Tahun 2025.
"DPR RI akan memastikan bahwa Pemerintah menindaklanjuti setiap rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI, sehingga uang rakyat dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, dan akuntabel," ujar Puan.
Terkait fungsi pengawasan, Puan merinci berbagai isu yang tengah menjadi perhatian DPR, mulai dari kesiapan sarana transportasi menjelang Natal dan Tahun Baru, kasus perundungan di pendidikan, evaluasi layanan kesehatan ibu dan anak, hingga pengawasan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
"Kemudian, pengawasan terhadap tenaga kerja asing ilegal, pemberantasan dan penanggulangan tindak pidana perdagangan orang, pelindungan dan rehabilitasi terhadap anak korban penculikan,” sebut Puan.
Isu lainnya meliputi penanganan TBC, tata kelola pupuk bersubsidi, kinerja Badan Pengelola Investasi Danantara, hingga peran diplomasi Indonesia dalam konflik Sudan.
“Serta penanggulangan Bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Wilayah Indonesia lainnya," tambahnya.
Puan turut memaparkan bahwa DPR telah memberikan berbagai pertimbangan dan persetujuan terkait pengangkatan pejabat publik, termasuk calon duta besar, anggota Komisi Yudisial, anggota Dewan Energi Nasional, hingga pengurus LPJK.
Dalam fungsi diplomasi, DPR tercatat menghadiri sejumlah forum multilateral maupun bilateral, antara lain pertemuan dengan Duta Besar Kroasia, parlemen Arizona, Ketua MPR Republik Rakyat Tiongkok, dan parlemen Polandia.
Menutup masa sidang, Puan mengumumkan DPR memasuki Masa Reses periode 10 Desember 2025 hingga 12 Januari 2026.
"Kami juga mengucapkan selamat merayakan Natal bagi anggota dan masyarakat Indonesia yang merayakannya serta Selamat Tahun Baru 2026 untuk seluruh rakyat Indonesia. Semoga Tahun 2026 akan memberikan jalan yang lebih baik, lebih sejahtera, dan lebih tentram bagi kita semua," ucap Puan.
"Selamat reses dan menyapa rakyat," pungkasnya..
