Gorontalo, Gesuri.id - Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo Utara (Gorut), menyoroti persoalan perlindungan anak dan perempuan di daerah itu.
"Banyak persoalan sosial khususnya kekerasan terhadap anak dan perempuan yang terjadi di daerah ini. DPRD akan menseriusi penanganannya," ujar ketua Komisi III DPRD Gorut, Aryati Polapa, di Gorontalo, Senin (15/6).
Ia mengatakan, selain akan mengundang organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, untuk membahas sejauh mana penanganan persoalan anak dan perempuan di daerah itu.
Baca: PDI Perjuangan Depok Gelar Diskusi Soal Kekerasan Perempuan
Komisi III pun kata politikus PDI Perjuangan tersebut, akan menseriusi pengalokasian anggaran untuk penanganan persoalan terhadap upaya perlindungan anak dan perempuan.
"Kekerasan terhadap anak dan perempuan, bukan sekadar menjadi korban tindak kekerasan, namun menyangkut keinginan pihak keluarga terkait penanganannya," ucapnya.
Sebab acapkali katanya, pihak keluarga tidak menginginkan penyelesaian secara hukum, akibat malu terhadap dampak sosial yang akan dihadapi.
Maka Komisi III akan menyeriusi kondisi tersebut, termasuk mendorong OPD terkait untuk lebih menyeriusi penanganan yang perlu dilakukan menghadapi persoalan sosial menyangkut kekerasan terhadap anak dan perempuan.
"Kami memerlukan data akurat, serta jenis kasus yang menonjol, agar dapat ikut memberi solusi dalam penanganan yang tepat," tukasnya.
Ia menambahkan, kekerasan pada anak dan perempuan yang justru dilakukan oleh orang terdekatnya cukup mendominasi atau bukan hal baru di daerah itu.
Baca: Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak, Ini Ajakan Karolin
Komisi III akan turut menyeriusi penanganan perlindungan terhadap anak-anak dan perempuan yang memerlukan perlindungan bukan siksaan dan kekerasan dalam berbagai bentuk.
Mantan kepala Dinas Pendidikan Nasional daerah itu, mengimbau, agar setiap keluarga memperketat pengawasan terhadap anak dan perempuan, meski di rumah sendiri.
"Setiap keluarga jangan menciptakan situasi yang dapat memancing terjadinya kekerasan atau aksi kriminalitas pada anggota keluarganya, baik kepada isteri maupun anak-anak. DPRD akan ikut menyosialisasikannya melalui kegiatan edukasi di setiap kecamatan," pungkasnya.
