Mojokerto, Gesuri.id – DPRD Kota Mojokerto menargetkan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2026 tuntas pada September. Wakil Wali Kota Rachman Sidharta Arisandi yang juga politisi PDI Perjuangan telah menyampaikan dokumen KUA-PPAS pada Jumat (12/9), disusul agenda rapat badan anggaran DPRD.
Ketua DPRD Kota Mojokerto Ery Purwanti dari Fraksi PDI Perjuangan menegaskan rapat banggar akan dilanjutkan dengan rapat kerja bersama TAPD.
“Berikutnya akan dilanjutkan dengan rapat kerja Banggar DPRD dengan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah),” ulasnya.
Pembahasan dijadwalkan 19–21 September sebelum paripurna pengesahan pekan berikutnya. Berdasarkan KUA-PPAS, APBD 2026 diproyeksikan Rp788,9 miliar, lebih rendah dibanding APBD 2025 sebesar Rp977,4 miliar.
Ery Purwanti menekankan, meskipun anggaran tahun depan menurun, DPRD akan memastikan program prioritas pemerintah tetap berjalan, termasuk pembangunan infrastruktur dasar dan layanan publik.
“Kami akan mengawal agar dana yang terbatas ini digunakan seefektif mungkin,” tambahnya.
Selain itu, DPRD Mojokerto berkomitmen memperkuat fungsi pengawasan terhadap serapan anggaran. Dengan begitu, setiap rupiah APBD bisa dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel kepada masyarakat.
