Magelang,, Gesuri.id – Anggota Komisi IX DPR RI dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah VI, Vita Ervina, mendesak agar investigasi menyeluruh segera dilakukan dan pengawasan program diperketat.
Hal ini menyusul dugaan keracunan makanan yang menimpa sejumlah siswa SMP Negeri 3 Candimulyo, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, setelah mengonsumsi makanan dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Trenten.
Vita menyampaikan keprihatinan mendalam atas peristiwa tersebut. Ia menegaskan bahwa kesehatan dan keselamatan peserta didik harus menjadi prioritas mutlak yang tidak boleh ditawar dalam pelaksanaan program pemerintah.
Baca: 9 Prestasi Mentereng Ganjar Pranowo Selama Menjabat Gubernur
"Keselamatan dan kesehatan anak-anak harus menjadi prioritas utama dalam setiap pelaksanaan program pemerintah," ujar Vita di Vita Ervina Center, Magelang, Jumat (7/8/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Vita menyampaikan tiga poin penekanan penting untuk merespons kejadian ini:
1. Jaminan Pengobatan dan Pemulihan Siswa
Vita mendoakan agar seluruh siswa yang dirawat segera diberikan kesembuhan. Ia juga menuntut agar seluruh biaya penanganan medis para korban sepenuhnya menjadi tanggungan pemerintah sehingga tidak membebani pihak keluarga.
2. Investigasi Komprehensif dan Transparan
Vita mendesak Badan Gizi Nasional (BGN), Kementerian Kesehatan, BPOM, serta Pemerintah Daerah untuk bergerak cepat mengusut tuntas penyebab kejadian ini. Menurutnya, audit tidak boleh hanya berfokus pada sampel makanan akhir, tetapi harus menelusuri rantai pasok secara menyeluruh.
"Pemeriksaan harus mencakup kualitas bahan baku, proses pengolahan di dapur SPPG, tingkat higienitas, penyimpanan, pengendalian suhu, hingga distribusi dan penyajian. Hasil uji laboratorium juga harus disampaikan secara transparan kepada publik agar tidak memicu spekulasi," tegasnya.
3. Evaluasi Menyeluruh dan Sanksi Tegas
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) ini menilai insiden di Magelang harus menjadi alarm keras bagi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara nasional. Pengawasan, kata dia, harus dilakukan secara berlapis dan berkala, mulai dari pemilihan bahan pangan hingga kompetensi petugas dapur.
Baca: Ini 5 Kutipan Inspiratif Ganjar Pranowo Tentang Anak Muda
Apabila dalam investigasi ditemukan unsur kelalaian atau pelanggaran Standar Operasional Prosedur (SOP) keamanan pangan, Vita meminta pihak-pihak yang bertanggung jawab dijatuhi sanksi tegas.
Sebagai Anggota Komisi IX DPR RI yang membidangi kesehatan dan pengawasan, Vita memastikan pihaknya akan meminta penjelasan resmi dari BGN, Kementerian Kesehatan, dan BPOM guna merumuskan langkah perbaikan sistemik agar insiden serupa tidak terulang di daerah lain.
Ia mengingatkan, Program MBG merupakan fondasi penting investasi negara untuk meningkatkan kualitas SDM dan gizi anak bangsa. Oleh karena itu, ukuran keberhasilan program ini bukan sekadar kuantitas distribusi makanan, melainkan jaminan mutu bahwa setiap porsi makanan yang diterima anak-anak dijamin aman, higienis, dan sehat dikonsumsi.
