Jakarta, Gesuri.id – Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Harris Turino, menyatakan dukungannya terhadap kebijakan hilirisasi mineral, termasuk emas dan batubara. Namun, ia menekankan pentingnya mitigasi dampak kebijakan bea keluar agar tidak justru menurunkan daya saing dan iklim investasi nasional.
Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan Purbaya Sadewa dan Kepala Badan Pengelola BUMN Dony Oskaria di Gedung DPR, Jakarta, Senin (8/12).
Harris mempertanyakan apakah pemerintah telah melakukan analisis data empiris terkait hubungan antara tambahan penerimaan bea keluar dengan besaran investasi yang masuk ke sektor hilirisasi.
“Tujuan bea keluar ini dikatakan untuk meningkatkan penerimaan sekaligus mendorong hilirisasi. Pertanyaannya, apakah sudah ada analisa empiris mengenai besaran investasi hilirisasi yang benar-benar masuk akibat kebijakan ini?” ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa pengenaan bea keluar pada praktiknya akan meningkatkan biaya eksportir, yang berpotensi menurunkan daya saing Indonesia di pasar global. Kondisi ini, menurut Harris, perlu diantisipasi secara serius.
“Cost eksportir meningkat, daya saing bisa menurun. Ini harus dimitigasi agar tidak memicu praktik ilegal seperti illegal export atau under invoicing, yang justru bisa menimbulkan biaya ekonomi lebih tinggi,” jelasnya.
Meski demikian, Harris menegaskan bahwa Fraksi PDI Perjuangan pada prinsipnya mendukung kebijakan tersebut. Ia hanya mengingatkan agar pemerintah tidak menutup mata terhadap risiko yang menyertainya, terutama jika penerimaan yang dihasilkan ternyata tidak sebesar yang diperkirakan.
“Kami mendukung, tetapi mitigasi harus jelas dan terukur, karena faktanya penerimaan dari bea keluar ini tidak sebesar yang kita bayangkan sebelumnya,” pungkas Harris.
