Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi V DPR RI Edi Purwanto menyoroti darurat sampah yang kian mengkhawatirkan di Aceh, dan mendorong pemerintah segera merumuskan solusi terpadu berbasis ilmiah untuk mengatasi persoalan tersebut.
“Artinya, separuh dari total sampah kita menjadi masalah besar. Ini bukan hanya terjadi di Bali atau kota besar, tetapi juga di Aceh, Jambi, dan daerah lainnya,” tegas Edi dalam agenda Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI ke Kota Banda Aceh, dikutip Sabtu (11/4/2026).
Komisi V DPR RI menilai persoalan pengelolaan sampah di Aceh telah mencapai skala serius dan membutuhkan penanganan menyeluruh, terlebih dengan produksi sampah nasional yang mencapai sekitar 34 juta ton per tahun, di mana sekitar 17 juta ton di antaranya belum tertangani optimal.
“Pemerintah harus memformulasikan secara komprehensif apa yang harus dilakukan. Mulai dari edukasi masyarakat, membangun budaya tidak membuang sampah sembarangan, hingga pengelolaan terpadu yang efektif,” ujarnya.
Menurut Edi, langkah konkret dari pemerintah, khususnya kementerian terkait, menjadi kunci dalam mengatasi persoalan sampah dari hulu hingga hilir dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
“Pengelolaan sampah terpadu harus diperkuat. Bagaimana proses reduce berjalan baik, dan bagaimana sampah bisa dimanfaatkan, misalnya menjadi energi seperti pembangkit listrik tenaga sampah,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa persoalan sampah tidak hanya berdampak pada estetika lingkungan, tetapi juga berpotensi menimbulkan ancaman serius terhadap kesehatan dan ekosistem.
“Lingkungan harus tetap kita jaga. Sampah identik dengan plastik, dan jangan sampai memunculkan persoalan baru seperti mikroplastik. Karena itu, dibutuhkan kajian yang komprehensif dan berbasis ilmiah,” katanya.
Dalam konteks tersebut, Komisi V DPR RI mendorong keterlibatan Badan Riset dan Inovasi Nasional untuk menghasilkan solusi yang tepat sasaran dan berkelanjutan, serta menekankan pentingnya sinergi pembiayaan antara pemerintah pusat dan daerah.
“Kita harus punya sense of urgency dan sense of priority. Jika ini menjadi prioritas, maka efisiensi di sektor lain bisa dilakukan. Saya yakin dengan sinergi dan komitmen bersama, persoalan ini bisa diselesaikan,” tegas politisi PDI Perjuangan tersebut.
Sementara itu, Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa'aduddin Djamal menjelaskan bahwa pemerintah kota tengah mendorong pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di Blang Bintang sebagai solusi jangka panjang.
“TPST Blang Bintang menjadi solusi vital untuk mengatasi keterbatasan kapasitas TPA yang ada saat ini, sekaligus menghindari krisis sampah di masa depan,” ujar Illiza.
Proyek TPST Blang Bintang tersebut memiliki nilai investasi sekitar Rp420 miliar dan ditargetkan mulai konstruksi fisik pada awal 2026. Fasilitas ini akan menggunakan teknologi Refuse Derived Fuel (RDF) untuk mengolah hingga 350 ton sampah per hari menjadi bahan bakar industri, dengan pendanaan dari APBN melalui pinjaman Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB).
Ia menambahkan, pembangunan TPA Regional Blang Bintang di Aceh Besar juga didukung penuh Pemerintah Kota Banda Aceh sebagai bagian dari strategi pengelolaan sampah berkelanjutan.
“TPST Blang Bintang menjadi solusi vital untuk mengatasi keterbatasan kapasitas TPA yang ada saat ini, sekaligus menghindari krisis sampah di masa depan,” ujarnya.
Saat ini, produksi sampah di Kota Banda Aceh mencapai 250–280 ton per hari. Namun, kapasitas pengangkutan ke fasilitas pengolahan di Blang Bintang baru sekitar 120 ton per hari, sehingga sisanya masih tertampung di TPA Gampong Jawa yang seharusnya telah ditutup.
Meski demikian, Illiza menilai penetapan status darurat sampah terhadap Banda Aceh perlu dilihat secara proporsional.
“TPST Blang Bintang menjadi solusi vital untuk mengatasi keterbatasan kapasitas TPA yang ada saat ini, sekaligus menghindari krisis sampah di masa depan,” jelasnya.
Ke depan, Pemerintah Kota Banda Aceh juga mendorong pembangunan infrastruktur pendukung, termasuk akses jalan menuju fasilitas pengolahan sampah dengan konstruksi beton agar lebih tahan lama dan mendukung operasional.
