Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Edi Purwanto, menargetkan pembangunan Kolam Retensi Kota Jambi rampung 100 persen pada akhir November 2026. Infrastruktur pengendalian banjir tersebut diharapkan tidak hanya mampu mengurangi risiko banjir perkotaan, tetapi juga dikembangkan menjadi kawasan ekonomi baru sekaligus percontohan penanganan banjir nasional.
"Saya bersama Pak Wali Kota bahagia melihat progres dari kolam retensi ini. Mungkin ada sebagian masyarakat yang pada saat awal pengerjaan pesimis. Alhamdulillah, kita optimistis. Insya Allah tercapai," ujar Edi saat meninjau pembangunan Kolam Retensi Kota Jambi dalam rangka reses DPR RI, dikutip Minggu (1/11/2026).
Dalam peninjauan tersebut, Edi didampingi Wali Kota Jambi Maulana dan Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera VI, Ferdinanto. Ia menyampaikan optimismenya terhadap progres pembangunan yang sedang berjalan dan berharap pekerjaan fisik dapat diselesaikan sesuai target agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat.
Menurut Edi, pembangunan kolam retensi tidak boleh hanya berorientasi pada penyelesaian konstruksi. Pemerintah juga perlu menyiapkan konsep pengelolaan kawasan agar infrastruktur tersebut memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat.
Ia mendorong kawasan kolam retensi dikembangkan menjadi ruang publik yang memiliki nilai ekonomi, termasuk membuka peluang usaha bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
"Kolam retensi ini tidak hanya untuk pengendalian banjir, tetapi juga nanti akan muncul nilai ekonomisnya, seperti pengembangan UMKM. Estetikanya juga nanti semoga dibuat lebih menarik sehingga menampilkan wajah Kota Jambi yang lebih indah," katanya.
Selain meninjau progres pembangunan, Edi juga menyoroti rencana Pemerintah Kota Jambi menyiapkan lahan cadangan untuk memperluas sistem pengendalian banjir. Salah satu lokasi yang disiapkan berada di kawasan Perumahan Kembar Lestari dengan luas sekitar dua hektare.
Edi meminta agar lahan tersebut segera dikaji melalui Feasibility Study (FS) oleh BWS Sumatera VI. Kajian tersebut dinilai penting untuk memastikan kelayakan teknis sekaligus kesiapan perencanaan pembangunan infrastruktur pengendalian banjir berikutnya.
Ia menegaskan, penanganan banjir di Kota Jambi harus dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi, bukan hanya mengandalkan pembangunan infrastruktur di satu lokasi.
"Kita ingin cita-cita menciptakan Jambi Flood Control ini benar-benar terwujud. Jadi, penanganan banjir tidak boleh hanya dilakukan di satu titik, tetapi harus direncanakan secara menyeluruh dan terintegrasi," tegasnya.
Lebih lanjut, anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Jambi tersebut mengungkapkan bahwa persoalan banjir perkotaan juga dialami sejumlah daerah lain di Indonesia. Menurutnya, kondisi tersebut membutuhkan perencanaan penanganan yang terintegrasi melalui kebijakan pemerintah pusat.
Karena itu, Edi mengaku telah menyampaikan kepada Menteri Pekerjaan Umum agar pemerintah pusat menyusun grand design nasional untuk penanganan banjir, khususnya di kawasan perkotaan.
"Saya sudah sampaikan kepada Menteri PU bahwa di kota-kota Indonesia, hujan dua sampai tiga jam saja sudah banjir. Sehingga kita harus punya grand design nasional untuk penanganan banjir, khususnya untuk kota-kota Indonesia," ungkapnya.
Edi berharap pembangunan Kolam Retensi Kota Jambi dapat menjadi salah satu contoh penanganan banjir perkotaan yang bisa diterapkan di daerah lain. Ia menilai keberhasilan proyek tersebut dapat menjadi acuan dalam pengembangan sistem pengendalian banjir secara nasional.
Bahkan, apabila keberadaan kolam retensi tersebut nantinya mampu mengurangi banjir hingga 60–80 persen, proyek ini berpotensi menjadi percontohan atau pilot project pengendalian banjir nasional.
"Kalau ini berhasil mengurangi 60–80 persen banjir di Kota Jambi, tentu ini akan menjadi percontohan, pilot project pengendalian banjir nasional," pungkasnya.
